Zakat Untuk Ibadah

SERANG I DBC — Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

“Secara syariat saya mendukung sistem penarikan zakat yang dilakukan saat ini, dengan metode potong langsung penghasilan melalui rekening membuat kita semakin ringan. Jadi tidak ribet lagi hitung-hitung penghasilan demi untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen,” kata salah seorang ASN Pemprov Banten yang meminta agar namanya tidak dikorankan.

Namun, ASN itu mewanti-wanti agar dana umat Islam ini digunakan untuk kepentingan umat dan tidak disalurkan pada sesuatu yang bukan peruntukannya.

Dari data yang berhasil dihimpun dinamikabanten.co.id melalui laman birokesra.bantenprov.go.id menyebutkan selama bulan Juni dan Juli 2019, UPZ Banten sudah menerima zakat dari UPZ OPD sebesar Rp Rp 3.669.305.028.

Irvan Santoso, Ketua UPZ Pemprov Banten saat dikonfirmasi Tangerang Raya Media di Basemant Mesjid Raya Al Bantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (15/10) menjelaskan bahwa dasar dibentuknya UPZ Pemprov Banten adalah dari SK Baznas Provinsi.

“Dasarnya itu SK dari Baznas Provinsi, untuk nomornya saya tidak hafal, coba ke Pak Irwan saja, dia yang tau hal teknis itu,” kata Irvan Santoso yang juga Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten sambil buru-buru hendak mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten.

Lebih lanjut Irvan menuturkan metode pengambilan zakat dari Mujaki adalah dengan menggunakan e-payroll sistem. Jadi, kata Irvan, sistem akan menghitung dan memotong zakat 2,5 persen secara otomatis penghasilan ASN Banten kemudian masuk ke rekening UPZ, dari rekening UPZ masuk ke rekening Baznas. Begitu pengumpulannya.

Disinggung penggunaannya, Irvan menerangkan, pendistribusian zakat telah dilakukan untuk insentif 500 orang guru ngaji sebesar Rp 1,2 juta/guru, yang lain kita telah bekerjasama dengan Kopassus.

“Ya udah baru itu. Oiya kemudian program UPZ yang lama telah menjalin tali asih kepada OB dan petugas kebersihan di masing-masing UPZ OPD,” tambahnya.

Lebih lanjut Irvan juga menjelaskan terkait efektifitas pengumpulan zakat dengan setelah dibentuknya UPZ. Saat ini, katanya, setiap bulan rata-rata kita bisa mengumpulkan zakat sebesar satu miliyar. Sementara dulu, Baznas hanya mampu mengumpulkan enam miliyar selama setahun.

“Kalau kita kan sebulan rata-rata satu miliyar, kalau setahun berarti 12 milyar. Artinya semenjak dibentuk UPZ ini pengumpulan zakat bisa naik hingga 100 persen,” ucapnya.

*Potongang 12,5 Persen Sesuai Aturan*

Tangerang Raya Media mencoba menkonfirmasi soal potongan 12,5 persen yang belakangan menjadi polemik karena diduga kurang transparan dalam penggunaannya.

“Oowh soal (potongan 12,5 persen-red) itu kan sudah ada aturannya. Apa ya, diaturan agamanya ada itu. Itu untuk mendukung, untuk mendukung program itu, seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi itu mah sudah ada di hukum Islamnya, dana amilin itu sudah ada dua belas setengah persen (12,5 persen-red)” beber Irvan.

Hanya saja, sambung Irvan, dari 12,5 persen itu amilinnya terdiri dari UPZ Pemprov dan Baznas. “Sehingga 12,5 persen itu dibagi untuk kedua amilin itu masing 6,25 persen. Itu tidak bisa langsung melalui rekening masing-masing, nanti bisa kita cek,”tuturnya.

Sekretaris UPZ Pemprov Banten, Irwan Setiawan saat diminta tambahan keterangan menyarakan agar langsung melihat laman website birokesra.bantenprov.go.id. Karena, menurutnya disitu sudah disediakan seluruh informasi dari susunan pengurus, laporan pengumpulan zakat dan distribusi zakat.

Irwan menjelaskan bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Gubernur Banten mengambil langkah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 451/1567-Kesra/2019 tanggal 8 Mei 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan ASN Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja.  Dalam surat edaran tersebut, kata Irwan, Gubernur menghimbau agar seluruh ASN Pemerintah Provinsi Banten yang sudah mencapai nishab untuk menunaikan kewajiban zakat sebesar 2,5 % dari total pendapatan.

“Pembentukan UPZ Pemerintah Provinsi Banten dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Banten Nomor 247/SK UPZ/BAZNAS-BTN/V/ 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pembentukan UPZ Pemerintah Provinsi Banten, yang bertugas mengumpulkan zakat di seluruh OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” terangnya.

Ia memaparkan, salah satu semangat yang diemban dalam pembentukan UPZ untuk seluruh OPD ini berdasarkan pertimbangan bahwa dengan bersatunya UPZ akan tercipta kekuatan yang lebih berdaya guna, baik dari aspek kuantitatif jumlah pengumpulan dan pendistibusian zakat maupun dari aspek program yang lebih terkoordinasi.

“Seperti filosofi sapu lidi, kalau hanya satu lidi sulit untuk bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau lidi-lidi tersebut disatukan jadi sapu, maka akan banyak hal yang bisa dilakukan, akan banyak hal bisa diselesaikan dalam memberdayakan para musthiq yang memang keberadaanya harus dilindungi oleh para muzaki yang diantaranya para muzaki ASN Pemerintah Provinsi Banten,” paparnya.

Irwan mengatakan secara teknis Mujaki yang bersedia mengeluarkan zakat akan menandatangani surat kuasa dari format yang kita siapkan. “Sementara yang tidak bersedia, ya tidak usah ditandatangani dan penghasilan tidak akan dipotong zakat 2,5 persen itu,” jelasnya.

Irwan mengurai soal potongan 12,5 persen untuk amilin digunakan untuk menunjang keberlangsungan pelayanan UPZ, honor para pengurus dan lain-lain.

Ia merinci besaran honor pengurus UPZ diantaranya Ketua sebesar Rp 2 juta, Wakil Ketua Waka Bidang Pengumpulan/Kabid Perbendaharaan BPKAD, Waka Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan/Kabid Sospem Bappeda dan  Waka Bidang Adm SDM dan Umum/Kabid Pembinaan dan Data BKD Prov Banten masing menerima honor Rp 1,750.000.

Selanjutnya, sekretaris menerima honor Rp 1,5 juta, bendahara Rp 1,5 juta, Staf Sekretariat 10 orang masing Rp 1 juta dan aggota Bidang Pengumpul OPD lebih dari 40 orang menerima honor Rp 500 ribu.

Hasil penelusuran Tangerang Raya Media melalui laman birokesra.bantenpro.go.id, pendistribusian seperti yang diuraikan Irvan Santoso terkait pemberian insentif guru ngaji tidak tercantum dalam data.

*Distribusi Zakat*

Rilis UPZ Baznas Pemerintah Provinsi Banten menjelaskan bahwa selain bertugas mengumpulkan zakat, juga mendapat tugas pembantuan penditribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL dari BAZNAS Provinsi Banten.  Sampai dengan bulan September 2019, tugas pembantuan dan pendayagunaan zakat yang diterima UPZ Baznas Pemprov Banten sebesar Rp 2.756.178.809,74.

Realisasi Tugas Pembantuan Pendistribusian Distribusi Zakat  sampai dengan 15 September 2019 telah didistribusikan sebesar Rp 59.900.000, dengan perincian sebagai berikut  :

Bantuan Sarana prasarana Mushola dalam rangka Bhakti Sosial Kopassus di Desa Karang Bolong Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Rp 5.000.000,-

Bantuan Sembako Mustahiq Miskin terdampak tsunami dalam rangka Bhakti Sosial Kopassus di Kampung Cikadu Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang Rp 37.500.000,-

Bantuan sarana prasarana Mushala bagi Muallaf Baduy di Desa Lebak Parahiang Kec. Leuwi Damar Kabupaten Lebak Rp 5.000.000,-

Bantuan Sarana Air Bersih bagi Muallaf Baduy di Desa Lebak Parahiang Kec.Leuwi Damar Kabupaten Lebak Rp 10.000.000,-

Bantuan Biaya Pendidikan Mustahiq Miskin 1 Keluarga 1 Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Latansa Mashiro  Kab. Lebak Rp 2.400.000,-

(ade gunawan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *