UMP Banten Naik, Gubernur WH Ingatkan Pengusaha

DBC I Serang – Pemprov Banten telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Banten 2019 senilai Rp2.267.965 per bulan. Keputusan UMP tersebut diambil sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan hitungannya, UMP tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp168.604 dari tahun lalu senilai Rp2.099.385.

Pembayaran upah minimum ini berlaku bagi para pekerja atau buruh dengan masa kerja nol sampai dengan satu tahun. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun lebih, jumlah pembayaran hendaknya di atas upah minimum yang berlaku.

Dengan telah diumumkannya kenaikan UMP, Gubernur Banten Wahidin Halim mengingatkan agar tidak ada lagi pengusaha atau perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang berlaku.

Jika ada perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah standar upah minimum, mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yaitu sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun penjara, atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.

Sementara itu, bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat mengajukan penangguhan. Hal ini dilakukan melalui prosedur Kepmenakertrans RI Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Perusahaan tersebut, harus mengantongi izin penangguhan dari gubernur melalui Disnakertrans Banten.

Setelah diumumkannya kenaikan UMP, Pemerintah Provinsi Banten mengimbau seluruh kabupaten/kota di Banten untuk segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2019 kepada Gubernur.

Gubernur juga memastikan, pihaknya telah memberitahukan informasi terkait kenaikan UMP 2019 itu kepada para serikat buruh di Provinsi Banten. Hasilnya, ia mengklaim para serikat buruh telah sepakat dengan besaran UMP yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulilah, pada kesempatan kemarin kita mediasi itu buruh dan pemerintah sepakat. Jadi, tidak ada masalah. Kita kan harus mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada,” tuturnya.

Terkait munculnya potensi penolakan dari sejumlah kalangan buruh pasca penetapan UMP, Wahidin Halim mengaku bahwa Pemprov akan tetap memfasilitasi tuntatan tersebut asalkan aspirasi itu disampaikan dengan tertib.

“Yang terpenting sekarang, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi keinginan buruh dan juga kita bisa menjaga iklim investasi di Banten berjalan aman nyaman. Investasi yang masuk juga kan bisa berdampak positif untuk masyarakat,” tandasnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri telah menetapkan UMP 2019 naik 8,03 persen, Rabu (17/10) lalu.

Perhitungan kenaikan UMP 2019 disesuaikan dengan tata cara yang tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Besaran kenaikan adalah hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sebesar 2,88 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka besaran UMP Banten 2019 diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut. UMP 2019 sama dengan UMP 2018 + (UMP 2018 x inflasi nasional + pertumbuhan ekonomi nasional). Atau Rp 2.099.385 + (Rp 2.099.385 x 2,88 persen + 5,15 persen).

Wahidin menambahkan, apa yang telah diputuskan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

“Provinsi tidak boleh mengambil keputusan melanggar aturan. Itu pun harus dilakukan nanti oleh bupati dan wali kota dalam merekomendasikan UMK (upah minumum kabupaten/kota) 2018,” katanya.

Proses dan tahapan UMP maupun UMK sudah rutin dilakukan setiap tahun, oleh karena itu pihaknya berharap, usulan dari kabupaten/kota harus memperhatikan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Tidak boleh ada opsi-opsian dan tidak perlu ada himbauan dari gubernur. Aturannya sudah jelas, usulkan ke provinsi sesuai peraturan,” kata Wahidin.

Kabid HI dan Jamsostek, Erwin Syafrudin mengaku proses penetapan UMP 2019 sudah sesuai dengan prosedur dan perundangan yang berlaku.

“Kami sangat mengapresiasi kepada semua pemangku kepentingan khususnya Dewan Pengupahan yang telah mengawal penetapan UMP 2019, sehingga penetapan UMP aman dan sesuai regulasi. Selain itu hubungan industrial tetap harmonis dan kondusif,” katanya.

Ia berharap bupati/wali kota merekomendasikan besaran UMK 2018 minimal sesuai UMP sebagai acuan batas wilayah.

“Artinya bupati dan wali kota tidak mengusulkan UMK dibawah nilai UMP,” kata Erwin.

Selain itu, Disnakertrans Banten mengharapkan agar dalam penetapan UMK 2019 juga berlangsung aman dan kondusif serta keputusannya dapat diterima semua pihak. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *