Tukin Guru dan Nakes Dibayar 100 Persen

KOTA SERANG I DBC — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten mengapresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu yang rela Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau yang biasa disebut tunjangan kinerja daerah (tukin) dipotong saat pandemi COVID-19 ini.

”Meski begitu, ada suara-suara sumbang ASN yang protes tukinnya dipotong. Dimana rasa sensitivitasnya, semua tahu saat ini pendapatan daerah turun sedangkan anggaran penanganan wabah corona sangat besar. Karena efisiensi, maka porsi belanja pegawai dikurangi, salah satunya tukin,” terang Kepala BKD Banten Komarudin, Jumat (26/6).

Untuk diketahui, tukin ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipotong secara proporsional tertinggi hingga 50 persen.

Pemotongan tukin itu karena alokasi anggaran daerah (PAD) diutamakan untuk pembiayaan pandemi corona dan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga yang perekonominya terdampak COVID-19.
Menurutanya juga, selama penetapan
status KLB (kejadian luar biasa) dan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN, kualitas pekerjaan pegawai menurun yang diiringi penurunan pendapatan daerah. Sehingga Gubernur Banten
mengeluarkan kebijakan pemotongan tukin. Kecuali untuk guru
dan tenaga kesehatan (nakes).

”Pemotongan tukin ASN bukan hanya terjadi di Banten. Tapi hampir merata di seluruh daerah di Indonesia juga melakukan kebijakan serupa. Karena dampak besarnya kebutuhan anggaran penanganan corona dan juga membantu masyarakat yang terdampak COVID-19,” tutur juga mantan Plt Bupati Tangerang ini.

Komarudin juga menjawab protes sejumlah ASN lantaran tukin pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang tidak dipotong. ”Tidak semua ASN di lingkungan Dinkes yang dibayarkan penuh tukinnya. Tetapi dilakukan pemotongan secara proporsional,” terangnya juga.

Lantaran tidak semua pegawai Dinkes yang berhadapan langsung dengan pasien corona. ”Tukin tenaga medis Dinkes juga ada yang dipotong. Contohnya, dokter mata yang tukinnya dipotong. Karena tidak berhadapan langsung dengan pasien corona. Namun, pemotongan dilakukan secara proporsional,” cetusnya.

Ia juga menjelaskan, banyaknya pegawai Dinkes seperti tenaga medis dan paramedis seperti dokter spesialis paru, dokter umum, dan perawat, yang tidak dipotong tukinnya karena para
ASN yang bekerja di bidang kesehatan itu berjuang siang dan malam menangani pasien corona.

”Tidak sedikit diantara dokter dan perawat serta tim pendukung
medis terpapar virus corona. Bahkan, keluarganya juga ada yang positif.
Karena itu, pak gubernur memandang perlu tunjangan kinerja para tenaga kesehatan yang berada di garis depan menghadapi pasien corona dibayarakan penuh. Bahkan, juga diberikan uang insentif,” paparnya juga.
Sedangkan alasan tidak adanya pemotongan tunjangan kinerja guru dan tenaga pendidik, kata Komarudin lagi, karena selama kebijakan
pelarangan kegiatan belajar tatap muka di sekolah akibat KLB Corona, para guru tetap melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah.

”Mengajar via daring itu juga perlu biaya. Tidak adanya pemotongan tukin bagi guru itu juga bentuk komitmen pak gubernur dalam memperhatikan nasib guru. Guru itu perlu diperhatikan kesejahteraanya karena mendidik anak-anak generasi penerus Banten,”
tegasnya.

Komarudin juga mengaku, semua ASN maunya memang tidak ada pemotongan tukin namun karena anggaran daerah terbatas maka
terpaksa dilakukan pemotongan. ”Keputusan pemotongan tukin sudah dipikirkan matang dan disosialisasikan. Pemotongannya juga proporsional,” tandasnya. Sebelumnya, sejumlah pegawai eselon III di lingkungan Pemprov Banten mempertanyakan penggunaan uang potongan tukin mereka. Pasalnya, semua anggaran yang ada di OPD
(organisasi perangkat daerah) juga sudah direfocusing untuk penanganan KBL Corona. ”Disalurkan kemana anggaran recofusing dan pemotongan uang tukin ASN? Kalau bisa dibuktikan, karena selama ini arahnya sepihak. Kalau ada pemotongan dipublikasikan di media, namun penyalurannya tak transparan,” ujar seorang ASN yang enggan ditulis namanya, Jumat (26/6)
.Bahkan, salah seorang ASN yang juga anggota Satgas Penanganan Covid-19 yang berhubungan langsung setiap hari dengan masyarakat, yakni mendata dan menyalurkan bantuan
sosial (bansos) berharap agar tukin mereka dibayarkan penuh. Lantaran, kerja mereka di lapangan juga rawan tertular virus corona. ”Kita ini bekerja siang malam melakukan pendataan calon penerima bansos dan juga
menyalurkan langsung kepada masyarakat. Namun uang tukin kami juga dipotong 50 persen. Jadi dimana letak keadilan bagi sesama ASN?,” tanyanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari mengatakan kalau pendapatan daerah dari sektor pajak memang belum normal. ”Penurunannya sangat drastis karena pandemi corona ini,” terang kepada, Selasa (16/6) lalu. Opar memaparkan, rata-rata pendapatan pajak sejak Maret-Mei anjlok hingga 50 persen. ”Bila biasanya pendapatan pajak mencapai Rp22-25 miliar setiap bulan, kini turun hingga Rp12 miliar,” terangnya. Meski begitu, jajaran Bapenda akan berupaya terus meningkatkan PAD yang dananya digunakan untuk pembangunan Banten. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *