Timor Leste Pilih Kabupaten Serang Menjadi Percontohan Otonomi Daerah

SERANG – Pernah dua kali melakukan pemekaran (Kota Cilegon dan Kota Serang), Kabupaten Serang menjadi percontohan bagi Timor Leste. Hal itu tergambar jelas saat ‘Study Banding Kebijakan Pemekaran daerah Otonom di Indonesia’ yang digagas Yayasan Inovasi Manajemen Publik Indonesia dengan Kementerian Administrasi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, di Aula Tb Suwandi, Jum’at (25/5/2018).

Pantauan langsung pertemuan yang dimulai sejak pukul 09.15 itu berlangsung penuh dengan keakraban. Kabupaten Serang diwakili oleh Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa. Sedangkan dari pihak Timor-Leste, dihadiri tujuh kementerian yang berada dibawah naungan mereka diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan.

Dirjen Desentralisasi Administratif dan Pemerintahan Daerah di Timor Leste, Abilio Jose Caitano mengatakan, sebenarnya di wilayah mereka belum ada pemekaran. Namun, pihaknya ingin mempelajari bagaimana sistem terbaik pemerintah daerah. “Di Indonesia kan masih familiar dengan sistem pemerintahan. Makanya kami belajar di sini,” papar Abilio.

Lalu, kenapa Kabupaten Serang yang jadi percontohan, karena sudah pernah dua kali melakukan pemekaran. Yakni Kota Cilegon dan Kota Serang. “Itu sungguh luar biasa. Apalagi terbilang sukses karena memiliki keuangan dan infrastruktur yang cukup baik. Jadi kami tidak salah belajar ke sini (Kabupaten Serang). Kami jadi dapat banyak ilmu,” ucapnya.

Tapi, lanjut Abilio, pihaknya tidak hanya belajar di Kabupaten Serang saja. “Kabupaten Serang memang jadi percontohan karena berhasil. Nah, kami juga akan mengunjungi Bogor. Katanya di sana juga ada pemekaran namun gagal. Itu bagus untuk kita pelajari juga,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengaku tidak mempermasalahkan jungan dari Timor Leste. Bahkan, dirinya sangat senang. Karena memang jarang daerah yang dua kali melahirkan daerah otonom seperti Kabupaten Serang.

“Kami pun sangat terbuka. Semuanya kami berikan informasi sedetail-detailnya,” kata Pandji.

Ia pun berpesan kepada Timor Leste, tidak usah khawatir dan berkecil hati. “Indonesia saja butuh proses panjang untuk terus memperbaharui sistem pemerintah daerah. Kita merubah UUD tentang pemerintah daerah dari 48, 48, 57, 62, 74, 99, 2004 dan yang terbaru 2014. Sedangkan Timor Leste baru 16 tahun,” pungkasnya. (Ildhan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *