Tahun Depan, Pemprov Akan Bangun 3 Ruas Jalan Baru

SERANG I DBC — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) akan membangun tiga ruas jalan baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2021.

Ketiga ruas jalan yang akan dibangun Pemprov itu diantaranya, Lingkar Baros sepanjang 4 kolomter, Akses Cikesal Boru Sepanjang 10,5 Km dan Banten Lama Tonjong sepanjang 1,5 Km.

Sekertaris Dinas PUPR Banten Robby Cahyadi mengatakan pada APBD tahun 2021 pihaknya akan fokus menyelesaikan pekerjaan pembanguan infrastuktur jalan yang pada tahun 2020 terkendala oleh Pandemi Covid-19.

“Semuanya anggaran kita ada sekitar 2,4 triliun, kita akan membangun ruas jalan baru, diantaranya, Lingkar Baros 4 Km dengn anggaran 150 Miliar, Jalan akses Cikesal-Boru seoanjang 10,5 Km itu 4 jalur ada jembatan juga dengan anggaran 300 miliar dan Banten lama – Tonjong 1,5 km dengan lebar 50 meter anggaran 110 miliar,” katanya kepada awak media, Senin 16 November 2020.

Kata Robby, selain ada pembangunan ruas jalan baru, pihaknya juga akan melakukan pelebaran jalan di sepanjang Boru – Polda dengan anggaran Rp 240 Miliar dari APBD Banten.

Lanjut Robby, Dinas PUPR Banten akan melakukan pembangunan jalan dan jembatan akibat Bencana alam di Kabupaten Lebak yang terjadi pada awal tahun 2020.

“Penyelesian akibat bencana dengan anggaran 170 Miliar meliputi 6 Jembatan, penangana titik longsor dan jalannya,” ungkapnya.

Selain membangun jalan, Pemprov Banten juga akan membangun playover di Kota Serang tepatnya di Bogeg sebanyak dua playover dengan anggaran 204 miliar dan juga pengadaan lahan untuk Playover Sudirman.

“Flayover Sudirman itu akan dibangun sama pemerintah pusat kita hanya pengadaan lahan saja,” ujarnya.

Robby juga mengakui pada APBD Banten tahun 2021 pihanya akan melakukan pengadaan tanah sampaii dengan anggaran Rp 580 miliar.

“Targetnya dari RPJMD pada tahun 2021 bisa tertangani, agar kedepannya tinggal pemeliharaan saja, kan nanti bakal ada jalan yang statusnya bakal ningka dari Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi,” tukasnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *