Soal Penanganan Pengangguran, Al-Hamidi Sindir Bupati Serang

SERANG I DBC — Terus dipojokkan soal peringkat angka pengangguran Se-Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi akhirnya angkat bicara. Ia menyebut adalah Pemkab Serang yang menjadi biang kerok masih tingginya angka pengangguran di Banten.

“Kemarin saya diam aja. Tapi lama-lama saya gerah juga. Karena yang disalahkan lagi-lagi Pak Gubernur. Padahal kalau kita tela’ah lebih jauh, semua bisa melihat dalam data itu daerah mana yang menjadi pemicu tingginya angka pengangguran. Kan jelas itu (Kab. Serang-red). Kenapa itu tidak ditulis, kenapa yang disalahkan Gubernur dan Gubernur lagi,” kata Al Hamidi kepada dinamikabanten.co.id di Ruang Kerjanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Lantai 2, KP3B, Kamis (7/11).

Al Hamidi menyindir Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah yang tidak serius dalam upaya pengurangan angka pengangguran di daerahnya. “Pengangguran ini kan adanya di daerah. Jadi seharusnya 8 Kabupaten/kota itu yang memiliki komitmen serius,” katanya.

Namun demikian, sambungnya, bukan berarti kita tidak bekerja. Banyak langkah-langkah konkrit yang sudah dilakukan, misalnya menggelar job fair, komitmen Gubernur melalui Pergub No 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja yang didalamnya memuat porsi prioritas penempatan kerja bagi warga Banten, Pemagangan Ke Jepang dan lain sebagainya.

Kembali ke komitmen Pemkab Serang, Al Hamidi mempertanyakan langkah-langkah kongkit yang telah dilakukan Bupati Serang. “Karena selama tiga tahun ini, Kab. Serang terus menerus menjadi daerah tertinggi angka penganggurannya di Banten. Sementara di wilayah tersebut terdapat ribuan perusahaan dan industri-industri besar,” ungkapanya lagi.

Ia juga menilai masih rendahnya sinergitas Pemerintah Daerah dalam rangka menekan angka penangguran di Provinsi Banten. “Padahal Gubernur terus menghimbau agar Kab/Kota membangun sinergitas dengan Provinsi, sejauhmana komitmen dan prioritas programnya,” ucapnya.

Dijelaskannya, persoalan pengangguran bukan hanya menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, melain menjadi tanggungjawab bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten.

“Disnaker bukanlah pencetak lapangan kerja, melainkan hanya penyambung atau perantara yang mempertemukan antara pencari kerja dan penerima tenaga kerja alias industri/perusahaan,” bebernya.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan bahwa salah satu tantangan Pemerintah Provinsi Banten saat ini adalah ketenagakerjaan.

Sebagai daerah berkembang, Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai daerah sehingga urbanisasi terus meningkat. Terlebih, nilai upah minimum di beberapa wilayah Banten masuk dalam peringkat tertinggi di Indonesia yang semakin menjadikan Banten daya tarik bagi daerah lain. 

Gubernur melihat, persoalan ketenagakerjaan di Banten disebabkan oleh banyak faktor sehingga membutuhkan penanganan dari berbagai cara. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan Gubernur seringkali menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dalam setiap program kerja dapat lebih memperhatikan output yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

Disamping itu, Gubernur juga seringkali mengajak pemerintah kabupaten/kota agar terus dapat bekerjasama untuk mendorong program-program unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *