Soal Biaya Monitoring di SDN Sinarjaya 3, Kabid SD Disdikpora Pandeglang: Itu Tidak Boleh

PANDEGLANG | DINAMIKA BANTEN — Nono Suparno selaku Kabid SD di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa dana yang tertera di papan tulis seperti pembuatan naskah praktek ujian dan pelaksanaan, bimbel, legalisir, monitoring, dan penulisan ijasah tidak boleh dibebankan kepada orang tua/ wali siswa dengan dalih apapun.

Menurut Nono, biaya tersebut dapat di cover melalui dana Bantuan Oparsional Sekolah (BOS). Meski begitu, kata Nono dirinya memaklumi karena Kepsek tersebut merupakan Kepsek baru atau Kepsek promosi.

“ Tidak boleh dibebankan kepada orang tua siswa seperti biaya legalisir dan monitoring, dengan dalih apapun, karena dana tersebut dapat di cover oleh dana BOS,” tegas Nono melalui telepon selulernya.

Nono juga mengimbau kepada seluruh Kepala Sekolah SD di Kabupaten Pandeglang agar tidak salah mengartikan Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang komite, karena didalam aturan tersebut jauh berbeda dengan yang terjadi di SDN Sinarjaya 3 Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten.

“ Komite boleh melakukan penggalangan dana kepada donatur, atau orang tua/wali murid, sesuai Permendikbud No 75/ 2016 tapi tidak mengabaikan aturan yang tertuang didalamnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Nono dirinya akan memanggil Kepala SDN Sinarjaya 3 dalam waktu dekat untuk mendapatkan alasan yang jelas terkait biaya yang dibebankan kepada orang tua/wali murid sebesar 400 ribu rupiah kepada Kelas VI.

“ Meski peserta didik tersebut sudah keluar di SDN Sinarjaya 3, tapi Kepsek tetap bakal di panggil untuk memberikan penjelasan ke kita, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi penggalangan dana untuk biaya itu dengan dalih musyawarah,” tandasnya. (

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *