SK Perpanjangan Dari BPKP Tak Jelas, Jabatan Joko Waluyo Dipertanyakan

DBC I SERANG – Jabatan Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Joko Waluyo dipertanyakan oleh sejumlah lembaga hukum dan pengamat pendidikan di Banten. Pasalnya, Joko yang juga sebagai pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan di Pemprov Banten hingga Februari 2018, masa jabatannya hingga saat ini ditengarai tidak dan atau belum diperpanjang.

Menurut informasi yang diterima, Joko diperbantukan di Pemprov Banten sejak tahun 2014 hingga 2016, ketika Gubernur Banten masih dijabat oleh Rano Karno. Setelah habis masa jabatannya, Rano kemudian menambah masa penugasan Joko hingga Februari 2018 lalu. Setelah itu masa jabatan Joko tak pernah diperpanjanglagi, namun yang bersangkutan tetap diperbantukan di Pemprov Banten.

“Setahu saya, masa penugasan Pak Joko dari BPKP ke Pemprov Banten sudah pernah diperpanjang pada tahun 2016 lalu sampai dengan bulan Februari 2018. Namun, sampai sekarang belum pernah lagi diperpanjang,” ungkap sumber dinamikabanten.co.id, Senin (29/10).

Dia mengungkapkan bahwa masa penugasan para pegawai BPKP di Pemprov Banten rata-rata hanya tiga tahun. Maka, jika benar masa penugasan Joko di Pemprov Banten sudah berakhir sejak bulan Februari 2018, segala aktivitas dan uang tunjangan yang diterimanya patut dipertanyakan.

Selain itu, sumber tadi juga menyebutkan kemungkinan adanya dugaan maladminstrasi dalam pengangakatan pejabat BPKP ke jabatan struktural tanpa melalui Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat 4 atau Dilkatpim tingkat 3, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 jo PP 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

Alih Budhi Kristianto dari LBH Patriot Pelopor Keadilan kepada wartawan, Senin (29/10) juga menyoroti masalah ini. Karena menurutnya, terkait pengangakat pejabat di lingkungan birokrasi sesuai aturan adalah harus dilakukan tahapan demi tahapan yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB, termasuk diatur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 yaitu, harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 atau Diklatpim 3.

Apalagi, kata Alih, mengacu kepada PP nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada BAB III pasal 6 menyebutkan PNS yang menduduki jabatan strukturul tidak boleh merangkap menjadi pejabat fungsional. ”Artinya, jika tidak ada SK baru perpanjangan dari BPKP tantang penempatan pegawainya di Pemprov Banten, berarti dia diaggap masih menjadi pejabat fungsional di BPKP,” cetusnya.

Dikatakan, selain harus mengkuti Diklamtpim tingkat 4 dan Diklatmpim III, para pejabat yang dipilih juga harus mengikuti fit and proper test, karena tidak bisa sekonyong-konyong diangkat menjadi pejabat esselon I, II dan III tanpa melalui proses. ”Kalau ini terjadi, maka LBH Patriot Pelopor Keadilan siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.

Ojat Sudrajat,seorang pengamat Pendidikan di Banten, mengaku sudah melayangkan surat kepada BKD meminta bukti surat perpanjangan penugasan Joko Waluyo dari instansi induk, dan surat permohonan dari pemprov Banten kepada BPKP dalam penugas Joko di Dindikbud.”Saya hari ini sudah melayangkan surat kepada BKD, meminta bukti surat perpanjangan tugas Joko Waluyo di Banten dari BPKP,termasuk susrat pemohonan dari pemprov Banten kepada BPKP sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujar Ojat,Senin (29/10)

Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita yang dikofirmasi terkait jabatan Sekdis Dindikbud Banten yang dijabat oleh pegawai BPKP ini meminta untuk menanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”Pastikan dulu ke BKD,” jawab Ino singkat.

Kepala Bagian (Kabag) Kajian Hukum, Biro Hukum Pemprov Banten, Rachmadi yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait adanya penempatan pejabat BPKP di jabatan struktural yang belum mengantongi SK dari instansi induk dan belum ada permintaan surat perpanjangan dari Pemprov Banten kepada BPKP, serta belum mengikuti Diklatpim IV. ”Itu yang lebih tahu adalah BKD, silakan saja tanya BKD,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD Pemprov Banten, Komarudin yang dikonfirmasi mengatakan,hingga kini posisi Joko Waluyo masih menjadi pegawai BPKP yang diperbantukan di Pemprov Banaten.” Dia masih pegawai BPKP yang bekerja pada instansi pemprov Banten,” terang Komarudin,Senin (29/10).

Awalnya Komarudin menyebutkan, jika masa penugasan Joko Waluyo di Pemprov Banten dari BPKP sudah diperpanjang. Namun, saat ditanyakan nomor surat perpanjangannya, Komarudin menjawab akan dicek dulu. ”Nanti dicek datanya, karena dari BPKP ada beberapa orang, dan pada bulan Maret 2018 lalu itu kita sudah minta perpanjangan,” cetusnya.

Ketika disinggung, apa alasan belum jelasnya perpanjangan masa penugasan sejumlah pegawai BPKP di Pemprov Banten. Komarudin mengatakan, hingga kini regulasi dari BPKP terhadap PNS yang diperbantukan di instasi lain sudah berubah. ”Regulasi dari BPKP soal PNS yang dipekerjakan di instasi lain sudah berubah. Ini yang lagi kita cari kepastiannya,” kilahnya.

Bahkan, Komarudin menyebutkan, jika dirinya mendapatkan informasi bahwa di instansi lain pegawai BPKP itu ditempatkan selama 10 tahun, bukan lagi 3 tahun. ”Hardcopy aturan ini yang kita belum dapatkan,” tukasnya.

Sementara Joko Waluyo, Sekdis Dindikbud Banten yang dikonfirmasi,terkait polemik jabatan yang dituding maladmiamstasi oleh sejumlah kalangan belum berhasil dikonfirmasi.Demikian juga,telepon selularnya saat dihubungi juga tidak aktif.”Bapak hari ini belum datang,saya juga nggak tahu beliau kemana,” ujar Mayang, sekpri Sekdis Dindikbud Banten.(ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *