RSUD Banten Komitmen Tingkatkan Pelayanan
SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten menjadi RS rujukan regional. Kepala Dinkes Provinsi Banten Sigit Wardojo mengatakan, melalui rencana kerja ini pihaknya berupaya untuk menyusun pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagai upaya penguatan pembangunan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui beberapa upaya.
“Pertama, peningkatan akses melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan Puskesmas, Klinik Pratama, dokter praktik mandiri serta pemenuhan prasarana pendukung yaitu obat-obatan dan alat kesehatan,” ujarnya.
Kedua, lanjut Sigit, yaitu peningkatan mutu melalui penyediaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, dokter layanan primer dan akreditasi FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama). Ketiga, regionalisasi rujukan melalui penguatan sistem rujukan tingkat kabupaten, sistem rujukan provinsi. Keempat, penguatan Dinkes Kabupaten dan Kota, Provinsi melalui sosialisasi, advokasi dan capacity building.“Kelima, dukungan lintas sektor terkait, seperti dukungan regulasi dari berbagai sektor, dukungan infrastruktur dan dukungan pendanaan,” katanya.
Untuk rujukan, kata dia, Banten sudah memiliki RSU Banten sebagai rumah sakit rujukan. Pelayanan pun makin ditingkatkan di mana Pemprov Banten akan memberlakukan berobat gratis dengan hanya menunjukan KTP.
“Jika program ini berjalan, maka masyarakat yang tidak menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bisa mendapat bantuan. Syarat pertama dia pasien, masuk katogori warga miskin, ke dua memiliki E- KTP Banten. Itu saja,” ungkapnya.
Plt Direktur RSUD Banten Susi Badrayanti mengatakan, selain dari sisi SDM pihaknya terus melakukan pembenahan dari segi fasilitas. Saat ini, RSU Banten telah rampung membangun dua gedung baru yaitu Gedung isntalasi gawat darurat (IGD) dan intensive care unit (ICU) serta ruang perawatan dan bedah meski belum dioperasikan
Mengenai kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan dua gedung baru, Susi mengungkapkan, berdasarkan hitungan kasar bangunan tersebut membutuhkan Rp40 miliar. Alokasi tersebut untuk IPAL (instalasi pengolahan air limbah), generator, instalasi bedah sentral selasar, dan air bersih. Secara umum, untuk gedung dan peralatan medis sudah bisa digunakan.
“Secara kasar itu Rp40 miliar, untuk bisa beroperasi. Kebutuhan tersebut akan diajukan melalui APBD 2018 dan dibahas bersama Badan Anggaran. Alat-alat itu pengadaan dari DAK (dana alokasi khusus) 2017 kemarin,” tuturnya. (adv)