Proyek 16 Miliar Dari Dinas PRKP Banten di Desa Mekarsari Diduga Menyimpang dari Spesifikasi Teknik Umum

PANDEGLANG,- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten dengan nilai anggaran 16 Miliar lebih yang bersumber dari APBD Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 saat ini dalam tahap pengerjaan oleh Kontraktor pelaksana dari CV Syarif Spesialis Karya dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari PT Fajar Konsultan.

Celakanya, Proyek yang menelan anggaran sebesar 16 Miliar lebih tersebut diduga menyimpang dari spesifikasi teknis umum, salah satunya Rambu Kerja K3, Perlengkapan K3 dan Protokol Covid 19.

Berdasarkan pantauan awak media, Penyedia Jasa disinyalir tidak menyediakan Rambu K3 dialokasi kegiatan, padahal hal itu diwajibkan karena setiap pekerja wajib mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disediakan oleh penyedia jasa disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disekitar kegiatan proyek itu juga, banyak para pekerja di lokasi kegiatan saat bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti Alat Pelindung Kepala (Helm) dan Alat Pelindung Kaki ( Safety Shoes) dan Sarung Tangan.

Bahkan Protokol Covid 19 yang tertera dalam Spesifikasi Teknik Umum juga tidak tersedia seperti alat pengecekan suhu, masker pada setiap pekerja, dan menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer.

Salah satu Aktifis Selatan, Nasrullah, mengatakan di dalam Spesifikasi Teknik Umum banyak kegiatan, Salah satunya, pengerjaan pemasangan U-ditch. Menurutnya, apabila pemasangan U-ditch seperti itu dapat dipastikan menyimpang dari standar yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknik Kontruksi.

Sebab, pemasangan U-ditch itu tidak dapat dibenarkan apabila tidak dipadatkan terlebih dahulu dari sisi kiri dan sisi kanan sebagai penahan tanah samping jalan serta harus menggunakan alas kerja.

” Stamping atau adukan setebal 7cm sebagai alas duduknya. Agar U-ditch tidak mengalami perubahan ketika pekerjaan selesai ternyata fakta dilapangan pemasangan U-ditch dilahan berlumpur,” kata Nasrul, Minggu (12/6/22).

Nasrul menilai, pemasangan U-ditch itu diduga dikerjakan asal jadi, sebab untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang sudah pasti tidak dapat rasakan.

” Mestinya lahan tersebut di arug secara benar dengan pemadatan lahan, dengan menganalisa elepasi awal sesuai yang telah direncanakan,” tegasnya.

Dikonfirmasi Supardi, Pelaksana Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, dari PT Syarif Spesialis Karya, mengelak bahwa pihaknya disebut tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja serta Protokol Covid 19.

” Betul saya Pelaksananya, dan untuk APD saya sudah kita sediakan, dan semua pekerja sudah memakainya dan Prokes covid 19 kita sediakan di Direksi Keet dan mess kita,” dalihnya.

Ditanya soal tidak tersedianya sarana jalan bagi warga setempat, serta belum terbentuknya Humas setempat dan pembayaran pekerja dibayar 80 ribu rupiah perhari, Supardi menyampaikan hal itu agar dapat tanyakan kepada pihak Humas.

” Untuk hal ini silahkan konfirmasi dengan Pak Slamet, selaku humas kami dan yang ditugaskan oleh beliau dilapangan dengan bang donal,” tandasnya.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi awak media belum mendapatkan keterangan Slamet dan Donal selaku Humas Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. (Hadi/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *