Program P3-TGAI di Desa Bojen Diduga Tak Berpacu Kepada KAK dan Spesifikasi Teknis Kontruksi

PANDEGLANG | DINAMIKA BANTEN — Pembangunan Irigasi tersier DI Ciliman yang terletak di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang yang dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sri Mekerjaya Makmur dikerjakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sebab pembangunan irigasi dari Program P3-TGAI itu bukan pembangunan saluran rehab artinya menyimpang dari spesifikasi teknis kontruksi.

Diketahui bahwa pembangunan Program P3TGAI di Kecamatan Sobang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR bidang SDA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) Provinsi Banten dengan nilai anggaran 195 juta rupiah.

Berdasarkan itu, Iping Saripin dari Jam-P Banten, bidang peneliti kontruksi menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan oleh P3A Sri Mekarjaya makmur sudah menyimpang dari spesifikasi teknis kontruksi dan tidak berpacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“ Saya melihat jelas pembangunan ini sudah salah karena pembangunan irigasi dari Program P3-TGAI juknisnya itu bukan rehab, tapi P3A hanya merehab dengan cara menumpang dari bangunan irigasi yang sudah terpasang dari saluran irigasi teluk lada,” kata Iping Saripin kepada awak media, Jum’at (22/9/2023).

Oleh sebab itu, Iping Saripin menduga terhadap Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan Manajemen Balai (KMB) Program P3-TGAI Provinsi Banten tidak profesional dalam mengawasi program pemerintah, bahkan ada indikasi main mata pihak tertentu.

“ Ini jelas konsultan terkesan tidak profesional, pembangunan yang tidak sesuai dengan KAK masih dibiarkan, saya juga menduga KMB dan TPM main mata untuk mengambil keuntungan secara bersama-sama, tanpa mementingkan juknis kontruksi,” tegasnya.

Sementara itu, Nana Sujana Akbar, selaku Presidium Jam-P Banten, menambahkan bahwa pembangunan irigasi yang terletak di Kecamatan Sobang dikerjakan asal-asalan terendus adanya dugaan storan yang cukup besar kepada para pihak yang disebut sebagai Kordinator.

“Dugaan storan terendus pada program P3-TGAI ini cukup lumayan besar, informasi yang kami terima mencapai 25persen dari pagu yang dikucurkan pemerintah, akibatnya hasil pembangunan asal jadi,oleh sebab itu, saya meminta kepada PPK BBWSC3 untuk bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara para pihak dari Ketua P3A, Konsultan Manajemen Balai (KMB) dan Tenaga Pendamping Masyarakat belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini dikirim ke redaksi. (Hadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *