Potensi ‘Money Politic’ Pilkada di Banten Sangat Tinggi

Serang, dinamikabanten.co.id- Politik uang dalam Pilkada sejatinya sering ditemui. Politik uang masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak.

Politik uang atau yang biasa disebut money politic kerap dijadikan metode untuk menggapai kekuasaan dalam kontestasi politik.

Para calon beranggapan bahwa untuk dapat memenangkan suara dalam Pilkada mereka harus mempunyai modal yang besar yang digunakan untuk membeli suara rakyat.

Selain itu, masih rendahnya kesejahteraan menyebabkan mayoritas masyarakat rela untuk memilih calon yang memberikan uang lebih banyak. Namun tanpa disadari, dengan menjamurnya praktek money politic akan menyebabkan munculnya permasalahan kedepannya. Karena sesuatu yang tidak berjalan semestinya pasti akan meninggalkan getah yang harus dibersihkan.

Ditemui di Serang, Jumat (19/01), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Ade Ariyanto tidak memungkiri bahwa potensi praktek haram tersebut juga masih sangat tinggi pada setiap gelaran Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten.

Untuk itu, kata Ade, peranan partai politik sebagai garda terdepan sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan beradab.

Menurutnya, paktek politik uang tidak akan terjadi jika partai mampu melakukan kaderisasi yang baik terhadap para kader internalnya. Selain itu partai juga seharusnya turut andil dalam memberikan pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Sebagai bentuk dukungan, makanya pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Parpol peserta pemilu/pemilukada. Tujuannya yaitu seperti saya sebutkan tadi,” tandasnya kepada INDOPOS. [adg/red]