Pesta Ulang Tahun Disaat Jam Kerja, Sekdis Dindik dan Kepala BPKP Banten Didesak Dicopot

DBC I Serang – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Joko Waluyo kembali membuat heboh jagat dunia maya dan pejabat dilingkungan Pemprov Banten sejak sepekan ini. Pasalnya Joko bersama Kepala BPKP Perwakilan Banten, Bonardo Hutauruk terekam dalam video yang tersebar di grup Whatsaps pegawai tengah asyik merayakan ulang tahun di salah satu rumah makan di Kota Serang beberapa waktu lalu.

Padahal dari penelusuran dinamikabanten.co.id, perayaan ulang tahun yang dilakukan Mantan Pejabat BPKP itu tepat disaat jam kerja sekira pukul 14.00 Wib.

Atas tindakannya tersebut, Joko mendapat kecaman sekaligus kritikan dari berbagai pihak.

Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin melalui Dian Herdiana menyatakan pesta ulang tahun merupakan sesuatu yang lumrah. Namun, kata dia, menjadi tidak baik jika dilakukan disaat jam kerja apalagi sampai dilakukan diluar kantor dan menyita waktu kerja dan mengganggu pelayanan masyatakat.

“Untuk sementara laporan/informasi ini kita tampung untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan sanksi apa yang patut kita berikan kepada pegawai yang tidak disiplin tersebut,” katanya.

Apalagi, kata dia, belau itu sebagai seorang pejabat esselon III yang seharusnya memberi contoh baik kepada seluruh staf dan pegawainya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korusi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendesak kepada kepala BPKP- RI untuk mencopot jabatan kepala BPKP Perwakilan Banten, karena tindakannya bertemu dengan pejabat yang dinasnya tengah dilakukan audit sudah melanggar kode etik seorang auditor.

“Saya minta kepada BPKP RI untuk mencopot jabatan kepala BPKP Perwakilan Banten, karena sudah melanggar kode etik berinteraksi dengan kuasa pengguna anggaran di saat jam kerja diluar kantor,” tegas Bonyamin kepada dinamikabanten.co.id, Senin (15/10).

Menurutnya, tidakan Bonardo Hutauruk sudah melanggar Pasal 53PP Nomor 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalain intern pemerintah, dengan memperhatikan Pasal 9 AD/ART Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.’”Apapun alasannya, pertemuan antara auditor dengan pejabat yang lagi di audit diluar kantor saat jam kerja tidak dapat dibenarkan” cetusnya.

Taka hanya kepada BPKP- RI, Bonyamin juga meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberikan sanksi kepada Joko Waluyo yang memberikan contoh kurang baik kepada bawahannya, dimana disaat jam kerja pejabat malah merayakan ulang tahun di salah satu restoran dengan mengundang para stafnya dan kepala BPKP Perwakilan Banten.

“Gubernur tidak boleh tinggal diam dengan kondisi sepeerti ini. Dia harus bertindak tegas, agar kelakukan seperti ini tidak menular kepada ASN yang lain,” kata Bonyamin.

Hal senada dikatakan oleh sekretaris umum LSM Dinamika Rakat Banten, Solihin yang menyesalkan hadirnya ketua BPKP Perwakilan Banten Bonardo Hutauruk daam perayaan ulnag tahun KPAyang juga sektretaris Dindikbud Banten di salah satu restoran di Kota Serang.

“Sepengetahuan saya, seorang auditor itu tidak etis ketika ikut dalam jamuan atau perayaan ulang tahun pejabat yang lagi diperiksa. Apa lagi ini yang ulangtahunnya adalah Sekdis Dindikbud Banten yang juga menjabat sebagai Kuasa Pungguna Anggaran,” tutur Solihin.

Menurut Solihin, terlepas adanya hubungan emosional apapun antara kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan Sekdis Dindikbud, sudah selayaknya hal seperti ini dihindari, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai macam presepsi yang beragam di kalangan masyarakat dan pegawai.”Sekarang apa urgensinya kepala BPKP ikut dalam perayaan ulang tahun pejabat ? .Kalau hanya sekadar untuk mengucapkan selamat ulang tahun kan bisa melalui telepon dan tidak harus diumbar ke publik,” kata Solihin.

Ironisnya, ditengah kesulitan yang dirasakan oleh para ASN di lingkungan Dindikbud Banten karena tidak dicairkannya uang operasional oleh KPA, kini tersebar video perayaan ulang Sekdis di grup Whats App pegawai, dimana diduga saat jama kerja terlihat Sekdis Dindikbud Banten Joko Waluyo bersama para staf dan kepala BPKP Perwakilan Banten di salah satu restoran di Kota Serang Hijau merayakan ulang tahun .

”Bagaimana kami nggak miris, ditengah tidak adanya uang operasional dan listrik kantor sering padam karena genset tidak ada BBM, pak Sekdis malah merayakan ulang tahunnya di restoran,” ungkap seorang pejabat esselon IV.

Kepala Dinas Dindikbud Banten, Engkos Kosasih yang dikonfrmasi membenarkan, uang operasional kantor untuk makan minum, Alat Tulis Kantor dan pemeliharan gedung dan kendaraan hingga kini belum dicairkan oleh KPA, sehingga untuk operasional kantor terpaksa menggunakan uang pribadi dan meminjam dari pihak lain.”Saya sendiri untuk beli pulpen dan biaya pejalanan dinas memakai uang pribadi,” ungkap Engkos.

Engkos mengaku sudah memanggil Sekdis melalui lisan maupun tertulis,terkait belum dicairkannya uang operasional kantor dan pemeliharaan gedung dan kendaraan oleh KPA, namun pegawai BPKP yang diperbantukan di Dindikbud Banten itu tidak pernah menggubris.” Bahkan,saya sudah melaporkan langsung kondisi ini kepada pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur terkait masalah ini,” tutur Engkos.

Ia tak habis pikir, apa alasan Sekdis tidak mau mencairkan uang operasional kantor,sehingga hal ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN di lingkungan Dndikbud Banten.”Saya sendiri tidak tahu apa alasannya Sekdis selalu KPA tidak mau mencairkan uang operasional kantor,” tukasnya.

Sementara Sekdis Dindikbud Banten,Joko Waluyo yang dikonfirmasi terkait kehadiran kepala BPKP Perwakailan Baten dalam ulangtahunnya belum lama ini mengatakan, kehadiran Bonardo Hutauruk saat perayaan ulangtahunnya adalah sebagai tamunya.”Dia datang sebagai tamu saya,” ujar Joko.

Ketika disinggung adanya dugaan konflik kepentingan dengan kahadiran kepala BPKP dalam perayaan ulang tahunnya,karena bertepatan dengan pemeriksaan Dindikbud Banten oleh BPKP. Joko mempersilahkan untuk mencari bukti adanya konflik kepentingan dalam acara ulang tahunnya yang dihadiri oleh kepala BPKP tersebut.” Silahkan saja dicari konflik kepentingan itu,” kata Joko sambil berlalu memasuki ruangan kerjanya.

Sementara kepala BPKP Perwakilan Banten, Bonardo Hutauruk yang dikonfirmasi di kantornya di jalan Yusuf Martadilaga, Kota Serang,sedang tidak berada di tempat.

”Bapak baru saja keluar katanya mau ke KP3B (Kawasan Pusat Pemerrintahan Provinsi Banten),” ujar seorang staf dibalik pagar kantor yang terletak di dalam gang mirip dengan rumah pribadi tersebut. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *