Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi, Sekda se – Provinsi Banten Lakukan Rapat Bersama

SERANG | DINAMIKA BANTEN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono memimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/6).

Seperti pada press release dari Biro Administrasi Pimpinan, dalam kesempatan itu Pj Sekda M Tranggono mengungkapkan beberapa isu strategis yang perlu dibahas antara lain penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan hingga tenaga honorer.

“Stunting pada tahun 2024, Provinsi Banten harus 14 persen,” ungkapnya.

“Diharapkan bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan sama,” tambah M Tranggono.

Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, ungkap M Tranggono, Pemprov Banten fokus pada UMKM dan koperasi antara lain memastikan optimalisasi e katalog lokal untuk memfasilitasi UMKM dan koperasi di Provinsi Banten.

“APBD Pemprov Banten mencapai Rp 12 triliun. Jika digabung dengan APBD Kabupaten/Kota hampir mencapai Rp 50 triliun. Harusnya pelaku UMKM di Banten bisa bergerak, untuk itu harus ada upaya proaktif mengajak pelaku UMKM di katalog lokal,” ungkap M Tranggono.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari peran dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.

“Peran Posyandu bisa lebih dioptimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu,” ungkapnya.

Sementara itu Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan, untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten/Kota.

Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam kesempatan itu mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu, untuk itu data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan sehingga data pengantin dari keluarga tidak mampu selanjutnya masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *