Pemprov Banten Serahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Ke Kemendikbud

DBC I Serang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyerahan PPKD dilakukan di Aula Kemendikbud, Jakarta pada Rabu (17/10/2018) oleh Kepala Dindikbud Banten, H. Engkos Kosasih Samanhudi dan diterima Dirjen Pendidikan Kebuyaan, Hilmar Farid.

Engkos menjelaskan pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama tim yang telah dibentuk Dinas Pendidikan bersama budayawan dan sejarawan yang ada di Banten.

“Kami bersyukur ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami berharap tahun depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan dapat memberikan DAK khusus untuk Bidang Kebudayaan,” pintanya.

Dijelaskan, Banten yang baru memasuki usia kedelapan belas tahun, saat ini sedang berusaha mengembangkan seni dan kebudayaan yang ada. Untuk itu, Engkos juga meminta program seniman dan budayawan masuk sekolah yang ada di Kemendikbud juga dialokasikan ke Provinsi Banten.

“Sekali lagi kami bersyukur, akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berhasil menuntaskan penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggan tersendiri kami bersama tim penyusun, dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud,” jelas Engkos yang juga koordinator Tim Penyusunan PPKD.

Namun demikian, menurut Engkos sapaan karibnya, drafter yang telah dibuat masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri, menurut dia, merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya.

Ia berharap ke depannya, draft PPKD terus mengalami penyempurnaan, seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Penyempurnaan atas draft PPKD ini, diharapkan dia, sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian.

Sehingga, target mereka, setiap perubahan atas pokok pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau. “Semoga apa yang sudah dikerjakan dengan baik akan membawa manfaat bagi kemajuan kesenian, tradisi, dan kebudayaan daerah Provinsi Banten. Tidak ada daya upaya yang sia-sia selama dikerjakan dengan hati dan niat yang tulus untuk membangun bangsa dan negara,” timpalnya.

Kepala Bidang Kebudayaan, Ujang Rafiudin, menceritakan, penyusunan PPKD dilakukan selama tiga bulan, dengan melibatkan seluruh personel yang ada di Bidang Kebudayaan. “Tiga bulan itu kita lakukan mulai dari proses penginputan data ke website PPKD, hingga menyusunan laporan,” tuturnya.

Banyak kegiatan yang ada di Bidang Kebudayaan, diakuinya, terpaksa diundur karena mengejar target penyelesaian PPKD.

Mendikbud menyatakan, langkah bersama merumuskan Strategi Kebudayaan tingkat nasional menjadi semakin nyata. Segera, PPKD menjadi bahan perumusan Strategi Kebudayaan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) pada bulan Desember mendatang.

“Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, kita harapkan semakin banyak daerah yang mengumpulkan PPKD,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dalam Penyerahan PPKD di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta, Rabu (17/10).

Untuk menyusun strategi pemajuan kebudayaan, diperlukan proses partisipasi dari tiap-tiap daerah, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama di tingkat nasional. Menurut Muhadjir, semakin banyak daerah yang menyerahkan PPKD, berarti semakin menyempurnakan cetak biru strategi pemajuan kebudayaan Indonesia.

Mendikbud menyatakan bahwa Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan terus melakukan asistensi penyusunan PPKD. “Saya minta staf Ditjen Kebudayaan dapat jemput bola, membantu, memfasilitasi daerah-daerah yang masih kesulitan dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini. Tidak perlu tebal, yang penting menyampaikan visi, misi, dan apa saja potensi budaya yang dimiliki daerah itu,” tuturnya.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud), Hilmar Farid, mengungkapkan bahwa selama ini kebijakan terkait kebudayaan banyak yang belum berpijak pada kenyataan, masih cenderung dituntun oleh harapan dan keinginan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, arah dan bentuk pemajuan kebudayaan semakin jelas dan konkret. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola kebudayaan di daerah-daerah yang berujung di tingkat nasional. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *