Pemprov Banten Prioritaskan Siswa Miskin
Serang I DBC
Program pendidikan gratis bagi SMA/SMK dan sederajat yang negeri di Provinsi Banten, diprioritaskan terutama bagi para siswa dari kalangan tidak mampu agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMKsederajat.
”Program pendidikan gratis ini harus didukung kerena ini untuk membantu masyarakat terutama yang kurang mampu,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi di Serang, Kamis (16/8).
Ia mengatakan, masayarakat Banten harus mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur Banten mengenai pendidikan gratis tersebut. Walapun nantinya gratis tersebut pada komponen-komponen pembiayaan tertentu dan intinya diarahkan dan prioritas bagi siswa yang tidak mampu.
”Kami sudah menginstruksikan para kepala sekolah swasta untuk menginventarisir para siswa miskin di sekolahnya masing-masing yang dapat bantuan dan diprioritaskan tidak membayar ,” kata Engkos.
Sebab, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten saat ini sudah memberikan intervensi bagi para siswa di sekolah-sekolah swasta berupa bantuan anggaran dari APBD Banten tahun ini masing-masing siswa Rp500 ribu per tahun.
Ia mengatakan, saat ini regulasi pendidikan gratis tersebut berupa pergub sudah diterbitkan, sehingga komitmen dari gubernur dan wakil gubernur Banten agar dijalankan di sekolah-sekolah dan mendapat dukungan komite sekolah.
”Mungkin kedepan istilahnya kita ganti, apakah pendidikan gratis atau misalnya sekolah bebas pungutan,” kata dia.
Menurut Engkos, meskipun pendidikan gratis tetap dijalankan tetapi tidak menghilangkan peran komite karena komite nanti bisa mencari sumbangan pendidikan itu dengan masyarakat sekitar yang mampu atau ke perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga peran komite tetap dituntut untuk membantu dunia pendidikan di Banten melalui pihak sekolah.
”Perhatian kami dari Pemprov Banten ini selain untuk siswa, juga anggaran ini untuk sarana prasaran, baik pembangunan sekolah baru maupun perbaikan bangunan yang rusak. Kami juga memperhatikan SDM dan kesejahteraan para tenaga pendidiknya,” kata Engkos.
Disamping pendidikan gratis, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam berbagai kesempatan terus mengungkapkan berbagai upaya dilakukan Pemprov Banten dalam meningkatkan akses pendidikan masyakat. Diantaranya membangun ruang kelas baru serta membangun unit sekolah baru. Selain itu sudah dialokasikan Rp400 miliar untuk Bosda SMA/SMK.
Bosda sebesar itu, kata Wahidin, diantaranya akan digunakan untuk membayar honor guru dan biaya kebutuhan operasional sekolah.
Program lain yang akan dijalankan Pemprov Banten di tahun 2018 nanti, untuk meningkatkan akses pelayanan pendikan berkualitas, terdapat 12 program. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMA dan SMK sebanyak 2.016 ruang kelas, sedangkan untuk Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 168 unit.
“Bantuan kompetensi guru pendidikan S1, untuk guru SMA dan SMK. Sebanyak 343 untuk guru SMA dan 820 untuk guru SMK,” katanya.
Selain itu, kata Wahidin, pemerintah Provinsi Banten juga menargetkan 1.000 perpustakaan, pemberian beasiswa bagi 1000 siswa kebutuhan khusus baik tingkat SD hingga SMA. Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk BOS SMK dan SMA, penyediaan RKB sebanyak 268 paket untuk SMA dan 403 paket RKB untuk SMK.
Menurutnya, APBD Banten 2018 telah disahkan sebesar Rp11,3 triliun. Dari jumlah APBD tersebut, sebesar 65,59 persennya dialokasikan untuk pelayanan dasar, yakni pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
Total APBD dan APBN untuk bidang pendidikan sebesar 32,48 persen. Alokasi infrastruktur 29,27 persen dan kesehatan 13,86 persen. Pemprov Banten akan mengelola 1.018 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta serta menggaji guru PNS, jumlahnya 11.893 orang.
“Negara harus benar-benar hadir untuk rakyatnya. Krusial saat ini adalah memutus mata rantai kemiskinan. Rumusan strategisnya dengan meningkatkan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat tanpa biaya, terutama masyarakat miskin,” kata Wahidin. (ade gunawan)