Pemprov Banten Minta Bantuan KPK dan BPN Dalam Melakukan Sertifikasi Aset

SERANG I DINAMIKABANTEN.CO.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengamankan aset berupa situ yang jumlahnya sampai dengan 137 situ.

Aset berup situ itu tersebar di seluruh wilayah banten yang diberikan Jawa Barat pada saat Banten memisahkan diri atau membuat Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2000 yang lalu.

Hal itu terungkap saat Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Trenggono menjadi narasumber di Kota Tangerang dalam cara temu komunitas peduli sungai yang bertemakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Situ. Jumat (27/11/2020) malam.

Trenggono mengatakan dari 137 situ yang seharusnya dimiliki oleh Pemporv, hampir setengahnya hilang dan belum bisa teridentifikasi oleh pihaknya, bahkan ada beberapa situ di klaim oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

“Pak Gubernur (Pemprov Banten) konsen membenahi bagaimana luasan situ tidak berkurang, kita ada situ jumlahnya itu 137 yang diserahkan Jabar ke kita, tapi hampir setengahnya yang baru teridentifikasi, setengahnya hilang dan ada yang klaim juga,” katanya.

Trenggono juga mengaku, dalam mengamankan situ-situ milik Pemprov karena masih ada yang belum tersertifikasi, pihaknya meminta bantuan kepada BPN bahkan KPK dalam mengamankan aset milik Pemprov Banten itu.

Kata Trenggono, dalam melakukan identifikasi aset yang berupa situ pihaknya mengalami kesulitan, pasalnya ada saat penyerahan aset dari Jabar hanya list saja tidak dengan surat-surat lainya.

“Ini yang jadi masalah pada saat kita menerima aset dari jabar, hanya list saja, tugas kita serang identifikasi,” ujarnya.

Trenggono juga mengaku di tahun 2020, pihaknya akan mensertifikasi dua situ salah satunya Sindanghela. “Target saat ini 2 situ yang disertifikasi, akan ada masalah biayanya terbatas, tahun depan ada beberapa gelombang di awal 12 berikutnya akan berlanjut, kita akan kasih tanda,” ungkapnya.

Ia juga mengaku ada beberpa aset milik Pemprov banten yang di klaim oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab, salah satunya situ cihuni yang di klaim oleh PT. cihuni yang luasnya kurang lebih 32 hektar.

“Baik terkait di klaim, kalau cihuni besar, kadang-kadang di klaim sama masyarakat, kami di dorong sama KPK, kami membuat batas-batas, selanjutnya akan ada penertiban, Sertifikasi dibantu sama KPK karena enggak mudah,” tuasnya.

“Perhatian khusus terkait situ di dukung oleh KPK, dalam pengelolaan situ prinsipnya bagaimana menyelamatkan situ dan tidak berkurang luasanya, apa yang kita lakukan kita lakukan ekologi, sertifikasi, optimasi,” sambungnya.

Menurut Trenggono, dalam Pengelolaan situ diperlukan peran serta masyarakat. “Kita tidak bisa sendiri, harus ada peran serta masyarakat, Program pemerintah sekarang ekologis itu Cipondoh dan situ Gede, Kita mebuta peuang pihak ketiga,” tutupnya.

Rektor STISIP YUPENTEK Kota Tangerang Bambang kurniawan mengatakan pengelelolaan situ milik Pemprov Banten harus berbasis masyarakat, agar bisa berkembang.

“Pengelolan sotu dibangun berbasis masyarakat, contoh Danau bekuek Di riau, masyarakag menjaga sama-sama, Tidak ada boleh oramg mancing disitu kecuali menjelang ramadhan, dan hasinya melimpah ruah,” katanya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *