Pansel Jamin Open Bidding Berlangsung Transparan

Serang | Dinamika Banten

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel), Komarudin menjamin open bidding atau Seleksi terbuka (Selter) JPT Pratama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Biro Hukum digelar secara profesional dan transparan.

“Tidak ada titipan ini titipan itu, tidak ada istilah ‘pengantin’. Kita laksanakan secara profesional, transparan dan siapapun dari manapun boleh ikut serta,” kata Komarudin saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Serang, Kamis (25/11).

Komarudin menjelaskan, pihaknya sudah membuka pendaftaran atau kesempatan kepada ASN eselon III pemprov Banten atau eselon II di Kota dan Kabupaten serta ASN yang di pemerintahan pusat yang ingin meningkatkan jenjang karir menjadi pejabat eselon II untuk posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Hukum Pemprov Banten untuk mengikuti Selter JPT Pratama.

Dikatakan, Selter JPT Pratama tersebut sudah dibuka sejak Selasa (23/11/2021) kemarin, hingga 10 hari kedepan atau Kamis (2/12/2021) mendatang, dan sudah mendapatkan surat rekomedasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ”Sejak dibuka kemarin sampai hari ini, belum ada satupun pejabat atau ASN yang mendaftar kepada panitia,” terang pria yang juga Kepala BKD Provinsi Banten ini.

Ia mengaku sudah meminta ASN yang memiliki kompetensi dan disipiln ilmu di kedua jabatan tersebut untuk mengikuti seleksi. Namun demikian, pihaknya tidak dapat memaksa agar ASN Pemprov Banten harus ikut dalam selter tersebut.

”Kami sudah meminta ASN yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi disiplin ilmu di kedua posisi jabatan yang sekarang dilakukan open bidding itu untuk bisa ikut seleksi,” cetusnya.

Komarudin menambahkan, kompetensi untuk jabatan Kadis PUPR dan Kepala Biro Hukum kompetensi teknisnya sangat spesifik dan orangnya masih minim di Pemprov Banten, sehingga tidak mudah bagi Pemprov Banten mendapatkan dua pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan Kadis PUPR dan Biro Hukum tersebut.”Misalnya Biro Hukum, kita berharap mendapatkan S1 atau S2 bidang hukum yang memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan penyusunan UU, berkaitan dengan bantuan hukum, itu sekarang agak langka,” ungkapnya.

Demikian pula di Dinas PUPR juga sangat terbatas ASN di Pemprov Banten yang memiiki displin ilmu sarjana teknik sipil atau kualifikasi teknis.” Makanya kita mengundang siapa saja ASN untuk ikut mendaftarkan diri dalam Selter ini,” imbuhnya.

Ia memastikan, open bidding itu digelar secara transparan untuk mencari ASN yang professional dan loyal. Syarat yang melamar tidak harus ASN yang berasal dari Pemprov Banten. Namun juga bisa dari pemerintahan Kota dan Kabupaten lain, termasuk dari Kementerian.” “Kami sangat terbuka sekali, tidak ada titip-titipan atau istilah sudah ada “pengantennya” karena anggota tim Panselnya berasal dari berbagai lembaga lain dan akademisi,” tegasnya.

Sementara Asisten Komisioner (Askom) KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana yang dikonfirmasi membenarkan, pihaknya sudah memberikan lampu hijau atau surat rekomendasi kepada pemprov Banten untuk melaksanakan seleksi terbuka dua JPT Pratama di Pemprov Bnaten.Yaitu,untuk jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Hukum.

“Betul,kami dari KASN sudah memberikan surat rekomendasi kepada pemprov Banten untuk melaksanakan Selter terhadap pengisian dua posisi JPT Pratama yang kosong di daerah tersebut,” terang Kusen.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *