Metodologi Perhitungan Data Berubah, Realisasi Produksi Padi 2018 Jauh Dari Target

DBC I Serang – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis bahwa realisasi produksi padi di Banten periode Januari sampai dengan Desember 2018 diperkirakan hanya mencapai 1,60 juta ton Gabah Kering Giling GKG dari target (aram II) sebesar 2,4 juta ton GKG.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid menjelaskan tingginya selisih perbedaan angka antara realisi produksi dengan angka ramalan (aram) dua itu dipengaruhi karena adanya perubahan metodologi perhitungan data produksi padi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

“Kalau merujuk pada data versi KSA, jelas terkoreksi tajam sekali perbedaannya sebab menurut data tersebut produksi kita diperkirakan 1,6 juta ton, sementara aram II kita yang juga bersumber dari BPS itu sekitar 2,4 juta ton. Artinya disini perlu dilakukan penyamaan persepsi, seluruh dinas pertanian kabupaten/kota juga harus duduk bareng agar semuanya memiliki pemahaman yang sama guna perbaikan kedepan,” kata Agus M Tauchid usai membuka Rakor Dinas Pertanian Provinsi Bantem bersama Kabupaten/kota di Alua Distan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, KP3B, Serang.

Agus menampik jika selisih yang tajam itu disebut mengalami penurunan produksi, sebab BPS juga belum bisa membandingkan produksi padi Banten tahun sebelumnya dengan metode yang baru ini (metode KSA).

Hanya saja, sambung Agus, data ini akan menjadi catatan pihaknya agar kedepan seluruh jajaran dinas pertanian Provinsi, Kabupaten dan Kota di Banten ini agar memulai perhitungan dengan metodologi yang baru diperkenalkan BPS itu.

“Kita bersama dengan BPS akan kembali melakukan start perhitungan data dari nol lagi. Agar kami bersama jajaran juga bisa paham dan mengerti apa dan seperti apa prakteknya di lapangan metode perhitungan data KSA tersebut,” ucapnya, Selasa (13/11).

Lebih lanjut Agus mengemukakan bahwa dengan turunnya angka produksi padi Banten tahun 2018 ini merupakan basis data awal. “Kedepan dua atau tiga tahun yang akan datang trend-nya baru akan terlihat (apakah mengalami penurunan atau peningkatan-red). Dan jangan-jangan kedepan juga pemerintah akan kembali meninjau data KSA ini. Karena metode-metode ini juga semuanya buatan manusia,” timpalnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasi Statistik Pertanian BPS Banten, Purwanto Badarani bahwa rilis yang dikeluarkan pihaknya bukan untuk menunjukkan adanya penurunan produksi pertanian Banten tetapi memang ada perubahan metodologi perhitungan data dari yang sebelumnya.

“Sekarang kita pakai metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan metode yang baru ini kita mencoba memutakhirkan data-data pertanian agar tingkat akurasinya lebih tepat” katanya di Serang, Selasa (13/11).

Menurutnya metode KSA ini sudah diakui oleh lintas Kementrian terkait bahkan belum lama ini sudah dirilis oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang kemudian ditindaklanjuti Kepala BPS. “Naah dari situ kita memang menghasilkan data yang berbeda dari sebelumnya,” ujarnya.

Untuk memperbaiki metodologi dengan menggunakan KSA ini, imbuh Purwanto, BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penetapan Teknologi (BPPT), Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioal (Kementrian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

“Jadi KSA merupakan perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementrian ATR/BPN” tutup Purwanto.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Distan Banten, Sobirin malah mempertanyakan sumber data yang mengklaim penurunan produksi, padahal siang itu Sobirin tengah mempimpin pertemuan tersebut bersama pihak BPS dan Kepala Distan Banten. “Kata siapa itu Pak (produksi padi mengalami penurunan-red)” tanya Sobirin singkat.

Dinamikabanten.co.id menyampaikan jika data tersebut berasal dari BPS, namun Sobirin justru menyatakan data itu belum bisa dipublikasikan. “Data itu belum bisa dipublikasi, karena alat ukurnya berbeda,” kilah Sobirin. Padahal rilis tersebut resmi dikeluarkan BPS Banten dan berhak untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *