Mahdani : OPD Punya Hak Menolak Hasil Lelang

DINAMIKABANTEN.CO.ID, SERANG — Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten memiliki hak untuk menolak hasil tender yang telah dilakukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (dulu disebut ULP-red) jika perusahaan yang dipilih atau dimenangkan itu dinilai tidak memiliki itikad untuk bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Kamis (11/4).

Mahdani menjelaskan, hasil lelang yang kita serahkan, biasanya dicek dan dievaluasi oleh OPD terkait. Jika perusahaan yang dipilih (menangkan-red) itu menurut mereka bagus, maka proses kontrak dan seterusnya bisa dilanjutkan.

Namun tidak menutup kemungkinan, kata Mahdani, teman teman OPD berhak menolak hasil lelang yang telah dilakukan Pokja UKPBJ kalau perusahaan yang mereka menangkan dikhawatirkan akan bermasalah karena memiliki rekam jejak pekerjaan buruk di suatu daerah. “Sehingga kami akan kembali lakukan lelang ulang,” tandasnya.

“Naah soal OPD boleh tidak menerima hasil lelang itu baru satu cara, ada juga cara lain yakni perusahaan/pihak ke tiga berhak menyampaikan sanggahan alias keberatan atas hasil lelang dengan mengadukan ke APIP. Nanti disana akan dilakukan proses argumentasi, pengujian dan pembuktian,” bebernya.

“Misalnya seperti kemarin yang katanya ada perusahaan blacklist, kalaupun dia yang menang OPD bisa mengevaluasi dan menolaknya,” ucapnya.

Dikatakan Mahdani bahwa saat ini data perusahaan blacklist sumbernya berasal dari LKPP. Pihaknya tidak bisa begitu saja menerima usulan dari perusahaan tertentu untuk menolak perusahaan yang menurutnya telah blacklist. Selama di LKPP belum muncul, mereka memiliki hak untuk turut serta dalam proses tender di UKPBJ Provinsi Banten.

Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa, Saepul Bahri Maemun mengakui soal banyaknya pengaduan dan keluhan dari berbagai kalangan masyarkat, namun demikian pihaknya akan tetap konsisten menjunjung tinggi integritas demi menjalankan proses tender yang jujur dan berkeadilan.

“Segala aduan, keluhan bahkan curhatan tetap tidak kami tanggapi selama proses tender berjalan. Ini kami lakukan demi menghasilkan perusahaan yang bertanggungjawab dan profesional,” katanya.

Saepul juga menanggapi soal isu perusahaan blacklist dan lain sebagainya. “Makanya karena isu tersebut Pak Gubernur memerintahkan agar kami melakukan evaluasi. Pointnya kami diminta oleh pimpinan untuk membuka seluruh dokumen perusahaan yang turut serta dalam proses lelang kepada Inspektorat dan BPKP,” urainya.

Sebagai pejabat yang memiliki amanah mengamankan proses tender di UKPBJ Banten, Saepul Bahri tidak menampik banyak mendapat tawaran-tawaran imbalan menggiurkan agar memenangkan perusahaan tertentu.

“Kalau soal tawaran, niat akan melakukan pemberian dan memohon karena kedekatan sangat banyak. Tapi tetap mereka tidak saya tanggapi. Saya meminta agar mereka berkompetisi yang sehat dan terbuka. Apalagi di era keterbukaan informasi ini semuanya berhak masuk dan ikut serta dalam proses lelang barang dan jasa di UKPBJ Banten. Jadi prinsip kami adalah by harga dan by dokumen,” tandasnya.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *