Langkah Cepat Pemprov Banten Atas Laporan SPK Fiktif

BANTEN | DINAMIKA BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah melakukan tindak lanjut terkait laporan dugaan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya melakukan pemeriksaan kedisiplinan terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada OPD terkait.

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Prawoto mengatakan Inspektorat Provinsi Banten telah melakukan inventarisasi terkait persoalan SPK fiktif mengenai permasalahan pengadaan laptop di salah satu OPD di Lingkungan Pemprov Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten bertindak cepat dengan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan dilakukan pemeriksaan oleh BKD dari segi kepegawaian bersama Inspektorat,” ungkap Hadi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (14/8/2023).

Selanjutnya, Hadi menyampaikan setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai telah memberikan sejumlah rekomendasi-rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

Adapun tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai terdiri dari Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, seluruh Asisten Daerah, Inspektorat, BKD serta Biro Hukum Setda Provinsi Banten.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami telah menetapkan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait masalah SPK bodong tersebut,” kata Hadi.

Sementara terkait dengan adanya laporan kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri, Hadi menilai hal itu sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, permasalahan tersebut merupakan kejadian yang dilakukan secara individu oleh salah satu ASN di Pemprov Banten.

“Sebenarnya kegiatan pengadaan itu sudah jelas, karena ada aturan dan regulasinya. Harus tertuang di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Dalam pembelanjaannya, Pemerintah Provinsi Banten melakukannya dengan menggunakan sistem e-Katalog,’ tambahnya.

“Artinya jelas itu untuk menghindari perbuatan seperti permasalahan ini,” sambung Hadi.

Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga akan memberikan keterangan bila hal tersebut dibutuhkan.

“Akan memberikan keterangan sedetail-detailnya terkait duduk perkara ini seperti apa, pada hakikatnya ini tanggung jawab individu secara pribadi yang bersangkutan,” jelas Hadi.

Untuk mengantisipasi terungkapnya permasalahan tersebut, Pemprov Banten mengimbau kepada seluruh pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN untuk dapat menyembunyikan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Bahwa seorang ASN itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, oleh karena itu integritas ASN harus kita perkankan, terutama dalam melakukan kegiatan itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

Hadi juga berpesan kepada para mitra penyedia atau peserta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Banten untuk memperbaiki secara kegiatan pengadaan barang dan jasa pada SIRUP Pemprov Banten di https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *