Kemenag Banten Pastikan Ijin Sertifikat Halal Bagi UMK Nol Rupiah

Serang I DBC —- Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal. UMK yang beromzet di bawah Rp 1 miliar dikenakan tarif Rp 0 alias gratis.

Demikian dikatakan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, H. A. Bazari Syam saat membuka Bimtek Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Kamis (22/10).

Bazari mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya memberikan kemudahan terhadap para pelaku UMK dalam menjamin kehalalan produknya.

Menurut dia, penggratisan sertifikasi halal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. “Sebab, kebijakan ini hanya meneruskan apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Untuk mendukung anggaran nol rupiah sertifikasi halal tersebut, kata Kakanwil, maka dilakukan subsidi silang. “Usaha yang omzetnya di atas satu miliar menyubsidi usaha di bawah satu miliar. ” ujarnya.

Kakanwil Kemenag Banten juga menjelaskan, bagi pelaku usaha yang produk-produknya memiliki risiko sangat rendah, BPJPH mempersilakan untuk mendeklarasikan kehalalan produk mereka tanpa harus memiliki sertifikasi halal.

“Misalnya, penjual buah potong atau penjual gorengan. Khusus usaha kecil ini mereka bisa mendeklarasikan produk halalnya kepada masyarakat dan tidak perlu memiliki sertifikat,” ujarnya.

Sementara bagi pelaku usaha dengan produk berisiko sedang dan tinggi tetap harus mengikuti ketentuan jaminan halal dari BPJPH.

Koordinator Satgas Halal Banten yang juga Kabid Urais Kanwil Kemenag Banten, H. Ade Baijuri menuturkan pembebasan biaya dalam proses perijinan sertifikat halal menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha juga berharap agar program fasilitasi sertifikat halal ini selalu ada dan menjadi prioritas.

“Sehingga animo pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal semakin meningkat,” ucapnya.

Ia menyebut lauching pelaksanaan pelayanan sertifikat halal di BPJPH melalui Satgas Halal Banten telah dimulai sejak 17 Oktober 2019.

Ia mengimbau kepada pelaku usaha agar segera mendaftarkan produk-produk usahanya. Jika syarat administrasi terpenuhi pemerintah akan mempermudah dan mempercepat pembuatan sertifikat halal.

“Sehingga masyarakat di Banten bisa menggalakan masyarakat sadar halal. Dan bisa mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang halal dan toyyib,” katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Satgas Halal Banten, Nasrul Latif menyebut bahwa hingga saat ini, pihaknya sudah menerbitkan 143 sertifikat produk halal dari 406 UMK yang mendaftar di Satgas Halal Banten. “Yang sudah kita terbitkan sertifikat halalnya 143 perusahaan, sisanya dalam proses,” ucapnya.

Arul sapaan Nasrul Latif mengimbau kepada pelaku usaha yang belum memiliki legalitas produk halal, agar segera didaftarkan. Hal ini, katanya, demi keamanan dan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *