Kemenag Banten Himbau Masyarakat Tunda Pernikahan 

Serang I DBC — Kabid Binsyar dan Urais Kanwil Kemenag Banten, Miftahul Djabby berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan pernikahannya (akad nikah) selama darurat COVID-19.

“Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya,” kata Miftah, Kemarin.

Kendati begitu, dia memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka meski dalam keadaan wabah COVID-19.

Namun, kata dia, mekanisme pendaftaran tidak dilakukan dengan tatap muka di KUA, tetapi secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id. Kendati begitu, pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan di masa darurat COVID-19. Perkembangan terkait waktu akan terus diperbaharui.

Miftah mengatakan pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad tersebut hanya akan dilaksanakan di KUA, bukan di luar KUA.

“Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya,” kata dia.

Miftah menyebut pelaksanaan akad nikah selama masa siaga darurat nasional COVID-19 hanya boleh dihadiri 10 orang anggota keluarga dari kedua mempelai pengantin.

“Hanya 10 orang saja, terserah pengaturannya bagaimana, setengah-setengah atau 5 orang dari masing-masing mempelai, tergantung pengaturan pihak keluarga,” ujarnya.

Selama status siaga darurat bencana nasional yang berlaku merata di seluruh Indonesia, termasuk di Banten, Kemenag tetap melakukan pelayanan pencatatan dan pelaksanaan akad nikah.

Namun, wajib patuh dan menerapkan upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran virus Corona baru, yakni prosesi akad nikah yang dilakukan antara penghulu dan mempelai pria, kedua pihak wajib mengenakan sarung tangan dan masker.

Keluarga mempelai tidak hanya dibatasi jumlahnya, namun selama berada di ruang penyelenggaraan akad nikah agar menaati protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan cara duduk saling menjaga jarak.

Sangat dianjurkan untuk tidak menggelar resepsi, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di rumah. Jika ada yang memaksa melakukan resepsi, pihak Kemenag menyerahkannya ke aparat Kepolisian terkait penerbitan izin keramaian.

Sebelum digelar akad nikah, kedua mempelai dan pihak keluarga akan menerima penyampaian persyaratan tersebut dan kondisi itu akan diterapkan selama masa darurat nasional berlangsung.

Kemenag berharap seluruh masyarakat atau para calon pengantin yang akan melaksanakan pencatatan nikah agar menaati aturan wajib tersebut, termasuk setiap mempelai dan anggota keluarga yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah di KUA, wajib mengenakan masker dan mencuci tangan di air mengalir.

“Kita memberlakukan aturan itu secara ketat dan merata sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga daerah ini aman dan tidak ditemukan kasus, namun patut siaga untuk mencegahnya,” katanya.

Kemenag saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawainya hingga 21 April 2020. Kepada jajaran KUA, Miftah meminta pegawai tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring.

Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau email petugas sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi. “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan,” katanya.

Penulis/Editor : Ade Gunawan



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *