Kejati Tahan Dua Tersangka Kasus Feasibility Study, Salah Satunya Mantan Sekdis Dindikbud Banten

SERANG I DINAMIKA BANTEN – Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akhirnya menahan dua tersangka dalam kasus feasibility study penyediaan lahan SMAN/SMKN dengan anggaran 800 juta pada tahun 2018.

Kedua tersangka tersebut ialah mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Joko Waluyo (JW) dan AS seorang honorer di Dindikbud Banten.

JW dan AS keluar dari kantor Kejati Banten pukul 18.08 WIB dengan mengenakan rompi merah tahanan Kejati Banten dan langsung digiring ke Rutan Pandeglang, Senin (27/09/2021).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan Hebron menyatakan pada tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMAN/SMKN, dengan pagu anggaran Rp800 juta.

Joko Waluyo (menghindari jepretan kamera) dan AS saat digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Banten

Dalam pelaksananya kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilakukan akan tetapi anggarannya dicairkan (fiktif). Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka yaitu pertama dengan cara pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dan kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan 8 perusahaan konsultan sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan dengan cara membayar sewa sebesar Rp5 juta kepada pemilik perusahaan.

“Oleh para tersangka membuat kontrak antara perusahaan-perusahaan dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut. Pekerjaan studi kelayakan dimaksud tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk, akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS (honorer) dan melaporkannya kepada tersangka JW selaku PPK.


“Setelah itu dilakukan pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan tersebut.”

Kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss/sebesar anggaran yang dicairkan yaitu Rp.697.075.972.

Kajati Banten memberikan atensi lebih dalam pengusutan perkara ini berhubung output kegiatan FS ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lahan yang benar-benar feasible, sehingga diharapkan pengadaan lahan ke depannya tidak bermasalah baik secara hukum maupun sosial sehingga tidak terulang kembali pengadaan tanah/lahan yang bermasalah seperti contohnya pengadaan Lahan SMKN 7 di Tangerang Selatan.

Perkara ini sebelumnya mencuat setelah laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diterima Kejati Banten pada bulan Agustus 2019 silam.

Ketua Pekumpulan Maha Bidik Indonesia, Ojat Sudrajat memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Banten atas penetapan tersangka kepada para pihak yang terlibat dalam kasus FS fiktif ini.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejati Banten. Sebab Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan FS fiktif ini sebenarnya memang sudah keluar sejak tahun 2019 namun terhambat karena harus menunggu hasil perhitungan auditor,” ungkapnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *