Kasus Korupsi Hibah Ponpes, Irvan Santoso dan Toton Dituntut 6 Tahun dan 6 Bulan Penjara

KOTA SERANG | DINAMIKA BANTEN — Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dan 2020 kembali digelar, Selasa (4/1/2022).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Slamet Widodo ini beragendakan pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa.

Dalam isi tuntutan yang dibacakan oleh M. Yusuf selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten.

JPU menyampaikan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah, atas korupsi bantuan hibah Ponpes tahun 2018 senilai Rp 66 miliar dan 2020 senilai Rp 117 miliar.

Ada lima terdakwa dalam kasus ini, mulai dari Irvan Santoso mantan Kabiro Kesra Provinsi Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama pada Biro Kesra Provinsi Banten.

Kemudian Epieh Saepudin Pimpinan Ponpes di Pandeglang, Tb. Asep Subhi Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Pandeglang dan Agus Gunawan THL Pemprov Banten.

Pertama, JPU Kejati banten menuntut pejabat Pemprov Banten yakni Irvan Santoso dan Toton Suriawinata masing-masing 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Irvan Santoso dan terdakwa dua Toton Suriawinata.”

“Berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan,” ujarnya saat di ruang persidangan Pengadilan Negeri Serang, Selasa (4/1/2022).

Sementara untuk tiga terdakwa lain, yaitu Epieh Saepudin, terdakwa Tb Asep Subhi dan terdakwa Agus Gunawan dituntut masing-masing Rp 2 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 1 miliar.

JPU menilai bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Di mana dalam kasus ini, total kerugian negara atas bantuan kepada ribuan pesantren yang ada di Banten ditaksir mencapai Rp 70,7 miliar

Di samping itu, JPU juga menuntut tiga terdakwa atas nama Epieh, Agus dan Tb Asep dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti.

Untuk terdakwa Epieh dan Agus, JPU menuntut uang pengganti sebesar Rp 120 juta dan 8 juta.

Sedangkan terdakwa Tb Asep, dikenakan uang pengganti sebesar Rp 91 juta dari hasil pemotongan hibah ke pesantren di Pandeglang.

“Hukuman ini merupakan hukuman tetap, sehingga apabila tidak dibayar maka harta kekayaan yang dimiliki terdakwa disita,” ucapnya.

JPU menuturkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan, setelah putusan atas perkara yang berkekuatan hukum tetap.

Para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik terdakwa disita.

Kemudian apabila tidak mencukupi, kata dia, maka dikenakan pidana tambahan selama 2 tahun. (adg/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *