Joko Waluyo Sesumbar Tak Butuh Jabatan Sekdis

DBC I Serang – Pernyataan mengejutkan kembali datang dari Joko Waluyo. Pegawai BPKP yang diperbantukan di lingkungan Pemprov Banten itu mengaku tidak membutuhkan jabatan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

“Mau dipermasalahkan atau tidak bagi saya tidak peduli. Memangnya saya menghendaki apa jabatan Sekdis ini” cetusnya di Kantor Dindikbud Banten, Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Serang.

Joko mengklaim kehadirannya di Pemprov Banten adalah dalam rangka menjalankan tugas dari kantornya yang diminta oleh Gubernur terdahulu Rano Karno.

“Saya kesini kan penugasan dari kantor. Jadi ceritanya gubernur pada waktu itu (Rano Karno-red) melakukan permintaan kepada BPKP. Kan juga tidak saya sendiri disini, ada juga teman saya yang lain, yang ditugas kan di Kejaksaan misalnya,” beber Joko Waluyo, Rabu (31/10).

Lalu, kata Joko, sekarang apa yang mau permasalahkan. Sebab sepanjang gubernur masih menugaskan dan kantor saya juga tidak melakukan penarikan, ya semuanya masih absah.

Disinggung belum adanya surat perpanjangan penugasan, Joko langsung menampik. “SK perpanjangan itu kan urusan internal kantor saya. Artinya itu bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis,” kilahnya.

Yang paling penting adalah, kata Joko, selama ini kan gubernur juga begitu intens melakukan komunikasi dengan Kepala kantor saya. Bahkan, imbuhnya, sebelum saya duduk di Jabatan Sekdis ini belau pernah melakukan permintaan pegawai.

“Artinya sepanjang gubernur masih make (memakai-red) saya dan kantor juga tidak melakukan penarikan ya sudah tidak ada masalah. Sebab kalau urusan SK perpaanjangan itu urusan kantor saya. Tooh SK Penempatan Tugas saya disini sudah ada qo,” tandasnya seraya menunjukkan SK Penempatan dirinya di Pemprov Banten pada tahun 2015.

Alih Budhi Kristianto dari LBH Patriot Pelopor Keadilan kepada wartawa, menyoroti masalah ini. Karena menurutnya, terkait pengangakat pejabat di lingkungan birokrasi sesuai aturan adalah harus dilakukan tahapan demi tahapan yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB, termasuk diatur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 yaitu, harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 atau Diklatpim 3.

Apalagi, kata Alih, mengacu kepada PP nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada BAB III pasal 6 menyebutkan PNS yang menduduki jabatan strukturul tidak boleh merangkap menjadi pejabat fungsional. ”Artinya, jika tidak ada SK baru perpanjangan dari BPKP tantang penempatan pegawainya di Pemprov Banten, berarti dia diaggap masih menjadi pejabat fungsional di BPKP,” cetusnya.

Dikatakan, selain harus mengkuti Diklamtpim tingkat 4 dan Diklatmpim III, para pejabat yang dipilih juga harus mengikuti fit and proper test, karena tidak bisa sekonyong-konyong diangkat menjadi pejabat esselon I, II dan III tanpa melalui proses. ”Kalau ini terjadi, maka LBH Patriot Pelopor Keadilan siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.

Ojat Sudrajat, Seorang pengamat Pendidikan di Banten, mengaku sudah melayangkan surat kepada BKD meminta bukti surat perpanjangan penugasan Joko Waluyo dari instansi induk, dan surat permohonan dari pemprov Banten kepada BPKP dalam penugas Joko di Dindikbud.”Saya hari ini sudah melayangkan surat kepada BKD, meminta bukti surat perpanjangan tugas Joko Waluyo di Banten dari BPKP,termasuk susrat pemohonan dari pemprov Banten kepada BPKP sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujar Ojat, Kemarin.

Jabatan Sekdis Dievaluasi

Medapat kabar tersebut, Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin langsung melakukan koordinasi dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Setelah saya melakukan koodinasi dengam Pak Gubernur, untuk dua tiga hari kedepan jabatan Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten akan dievaluasi,” kata Komarudin kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Rabu (31/10).

Evaluasi yang dimaksud, sambung Komarudin, adalah evaluasi menyeluruh dari urusan kerjasama antara Pemprov Banten dengam BPKP, administasi surat menyurat, optimalisasi kerja dan kinerjanya dan lain sebagainya. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *