Isu Mundur Sekda Ditolak Presiden Mengada-ada, Ini Bantahan Kepala BKD

SERANG I DINAMIKA BANTEN — Kepala BKD Banten Komarudin membantah terkait isu mudur Sekda Banten yang ditolak Presiden Jokowi. Pasalnya hingga saat ini pemberhentian Al Muktabar dari jabatannya sebagai pejabat esselon satu Pemprov Banten itu masih berproses di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ah itu isu yang mengada-ada. Karena semuanya masih berproses di Kemendagri. Proses (pemberhentian-red) itu kan tidak mudah dan memang membutuhkan waktu,” kata Komarudin kepada Dinamika Banten di Serang, Selasa (21/09/2021).

Kalaupun misalnya ada perkembangan, kata Komarudin, mungkin saya sudah terima suratnya. “Tapi faktanya sampai saat ini belum ada surat apapun yang saya terima terkait hal tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mantan Pj. Bupati Tangerang ini juga menegaskan meskipun tanpa Sekda definitif roda pemerintahan di Banten sudah berjalan dengan baik. Sebab Gubernur Wahidin Halim sudah menunjuk Kepala Inspektorat Muhtarom sebagai Plt Sekda.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan angkat bicara soal alotnya proses mundur Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar yang saat ini masih berproses di Kemendagri. Benni mengakui bahwa pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri Almuktabar sebagai Sekda Banten beberapa waktu lalu.

“Kemendagri sudah menerima surat usulan itu. Mekanismenya karena (Sekda) dilantik dan ditetapkan melalui SK Presiden tentu pemberhentian juga melalui (SK) Presiden. Mekanisme (pengunduran diri) disampaikan pemerintah provinsi kepada Presiden melalui Kemendagri. Saat ini memang Kemendagri sedang menelaah lebih jauh, mengkaji lebih jauh tentang usulan Provinsi tersebut,” kata Benni.

Hingga saat ini, surat usulan mundur Al Muktabar, diakui pria lulusan La Trobe University Australia tersebut masih dalam proses kajian tim Dirjen Otonomi Daerah sebelum sampai ke meja Presiden Jokowi. Pihaknya masih ingin memastikan proses pengunduran diri Al Muktabar sesuai dengan kondisi dan aturan yang ada.

“Tentu kita tidak bisa gegabah, tidak bisa buru-buru untuk menyampaikan informasi yang akan ditindaklajuti oleh Presiden. Sebelum disampaikan kepada Presiden, kami Kemendagri perlu terlebih dahulu menyampaikan usulan pemberhentian Pak Al Muktabar sebagai Sekda Banten, kami perlu meyakini apa yang akan kami laporkan kepada Presiden sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Benni.

Kendati demikian ia menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat tinggi madya merupakan hak yang bersangkutan. “Pengunduran diri itu pilihan yang bersangkutan, dengan pertimbangan yang bersangkutan.” (Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *