Ini Bantahan Ketua DPRD Kota Serang Terkait Dugaan Korupsi Gaji Pamdal dan OB

Serang I Dinamika Banten — Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi membantah kabar dugaan korupsi gaji Pamdal dan Office Boy (OB) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang yang dilaporkan ALIPP ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Budi menjelaskan bahwa Pamdal dan OB merupakan karyawan perusahaan outsourcing yang menjadi rekanan Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai pemenang lelang. Sehingga penetapan besaran gaji juga berdasarkan hasil kesepakatan antara karyawan atau dalam hal ini Pamdal dan OB dengan perusahaan outsourcing.

“Soal besaran UMK Kota Serang yang mencapai 3,8 juta memang benar, tetapi itukan bagi perusahaan yang mampu. Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu membayar ya biasanya dilakukan musyawarah untuk menyepakati besaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Naah besaran gaji yang sekarang ramai diberitakan itu adalah hasil kesepakatan mereka, jadi bukan dipotong,” jelas Budi saat dihubungi Dinamika Banten, Kamis (07/10/2021).

Budi menuturkan dalam rekrutmen Pamdal dan OB seperti buah simalakama karena terbentur regulasi yang mengharuskan pola outsourcing sementara untuk menghindari terjadinya persoalan seperti yang saat ini tengah terjadi pihaknya menginginkan pengelolaan Pamdal dan OB dilakukan secara langsung melalui Sekretariat.

“Makanya nanti kita akan evaluasi kembali untuk mencari formulasi terbaik dalam pengelolaannya,” tukasnya.

Dilaporkan Ke Polda Banten

Diberitakan sebelumnya oleh berbagai media online bahwa Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, yang berinisial RA ke Polda Banten, Kota Serang, kemarin.

RA dilaporkan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi honor Pengamanan dan Pengendalian (Pamdal) dan Office Boy (OB) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang.

Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada mengungkapkan, dalam dokumen APBD Kota Serang tahun 2021, tertuang mata anggaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan dengan pagu anggaran Rp1.287.600.000,- atau 1,2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi honor para pegawai Pamdal dan OB.

Menurutnya, pada proses tender, terdapat dua perusahaan yang melakukan penawaran, yakni PT Putra Naves Satya Indonesia, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah), dan peserta kedua adalah PT Mitra Kawanua Mandiri (MKM) dengan nilai penawaran Rp1.247.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

“Bahwa pada tahapan evaluasi, yang diundang hanya PT. MKM, yang beralamat di Taman Graha Asri Blok GM 10 No 27 RT.007 RW.19 Kelurahan/Kecamatan/Kota Serang. Karenanya PT MKM kemudian yang menjadi pemenang tender tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya masih kata pegiat Antikorupsi ini, pada tahap pelaksanaan, para petugas Pamdal dan OB di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang, ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui pemotongan honor.

“Pemotongan atas hasil keringat para honorer tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum Wakil Ketua DPRD Kota Serang, yakni Sdr. RA, yang notabene adalah wakil rakyat,” sebutnya.

Kemudian berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang dihimpun ALIPP, perusahaan milik Syafrudin Mamonto itu hanya dipinjam perusahaanya oleh pihak RA. Pemilik perusahaan hanya mendapatkan kompensasi 5%.

“Segala hal yang terkait dengan proses pencairan dilakukan oleh RA melalui stafnya, yakni DS, secara rutin setiap bulan di Bank BJB. Kemudian atas perintah RA, DS menyerahkan uang tersebut sebesar Rp100.500.000 kepada Direktur PT MKM Syafrudin Mamonto, untuk kemudian diberikan kepada para Pamdal dan OB. Padahal mestinya hak para Pamdal dan OB itu sebesar Rp154.569.163 setiap bulannya,” jelas Uday.

“Bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan, terdapat keluhan dari salah seorang petugas PAMDAL, yang menyebutkan bahwa honor dia dan rekan-rekannya dipangkas oleh RA,” tambahnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *