Ini Alasan Pejabat Tinggalkan Pemprov Banten, Komarudin : Segera Open Bidding

DBC I Serang – Pemerintah Provinsi Banten berencana segera melakukan open biding untuk mengisi enam jabatan pratama (essellon II) dan madya (sekda) yang kosong karena ditinggalkan pejabatnya dengan berbagai alasan.

Keenam jabatan esselon dua tersebut yaitu pertama Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang sebelumnya diisi Sigit Wardojo namun karena tersangkut korupsi, Gubernur Wahidin Halim akhirnya mencopot jabatan Sigit.

Kedua BPBD Provinsi Banten yang awalnya dijabat Sumawidjaya, kini mengalami kekosongan jabatan karena Suma ikut mengadu nasib sebagai Caleg DPRD Provinsi Banten.

Ketiga Sigit Suwitarto yang juga sebagai Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai dengan memalsukan data absensi, kala itu absensi menggunakan fingerprint. Atas pelanggaran berat itu, Gubernur Wahidin Halim juga kembali memecat dengan tidak hormat Sigit Suwitarto.

Yang keempat belum lama ini Anwar Mas’ud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asda I dengan alasan kesehatan. “Kesehatannya apa, ga perlu saya jelaskan disini. Sebenarnya sudah lama diberi kesempatan, terus beliau berupaya melakukan pengobatan. Namun sampai terakhir bukannya tambah membaik justru kian memburuk,” kata Komarudin, Kepala BKD Provinsi Banten di Serang, Rabu (14/11/2018).

Kemudian kelima jabatan BPKAD dan keenam Biro Ekonomi. Kedua jabatan itu ditinggalkan oleh pejabatnya karena pensiun.

Sementara untuk jabatan Sekda yang sebelumnya diduduki Ranta Soeharta kini diisi seorang Penjabat Ino S Rawita. Ranta mengudurkan diri dari jabatan orang nomor satu ASN Pemprov Banten itu karena ingin ‘menjajal’ menjadi politisi senayan dengan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI.

“Jadi total jabatan yang kosong sebanyak enam jabatan pratama dan satu madya. Kita upayakan proses open biding bisa dimulai sebelum akhir tahun 2018 ini,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin di Serang.

Komarudin mengaku telah melaporkan ihwal kekosongan jabatan itu kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk secepatnya dilakukan open biding. Namun hingga saat ini, sambung Komarudin, semuanya masih dalam pertimbangan gubernur. “Mungkin beliau punya pertimbangan-pertimbangan lainnya, saya juga tidak tahu ya,” tukilnya.

Sebagai gantinya, enam jabatan pratama yang kosong itu sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Demikian pula untuk jabatan Sekda juga sementara dijabat oleh Penjabat sampai menunggu pejabat Sekda yang defenitif. ” Penjabat juga bisa diperpanjang masa jabatannya, jika pejabat defenitifnya belum juga ada,” tukasnya.

Namun demikian, Komarudin berharap semoga proses lelang terbuka ini bisa secepatnya kami lakukan. Hal ini sangat penting sebab, katanya, guna kelancaran roda pemerintahan Provinsi Banten.

Anggota DPRD Provinsi Banten, Suryadi Hendarman menyatakan pengisian jabatan yang kosong merupakan kewajiban Gubernur Banten yang kemudian ditindaklanjuti Badan Kepegawian Daerah.

“Jadi saya pikir itu merupakan kewajiban BKD dan gubernur untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Agar seluruh kinerja yang ada dilingkungan Provinsi Banten dan anggaran-anggaran dan lain-lainnya itu bisa terlaksana dengan secepatnya,” kata Suryadi kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Rabu (14/11/2018).

Kita, kata Suyadi, sebagai anggota DPRD Banten tidak ingin mendengar dan melihat pengisian jabatan yang kosong itu dilakukan dengan sangat lama.

“Saya minta secepat mungkin. Dan saya akan memberi target kepada BKD agar pada tahun anggaran 2019 semua jabatan-jabatan yang kosong itu sudah terisi,” tegas Suryadi.

Mengapa pengisian jabatan kosong itu sangat penting dilakukan secepatnya, imbuh Suryadi sebab pada saat penggunaan anggaran 2019 itu sudah diketok diharapkan semuanya sudah bisa langsung merealisasikan demi kepentingan rakyat. Dan rakyat juga tidak dirugikan karena urusan-urusan tersebut. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *