Hindari Penyimpangan, OPD Dihimbau Maksimalkan Klinik Konsultasi

Serang I DBC — Sebagai wadah berbagi informasi soal tata-peraturan terbaru, serta ruang konsultasi bagi per­masalahan yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah, Inspektorat Provinsi Banten telah membuat inovasi dalam pelayanan konsultasi penga­wasan dengan nama Klinik Konsultasi Penga­wasan.

Klinik Konsultasi Pengawasan juga sebagai upaya untuk menyiasati minimnya tenaga auditor atau pengawas yang dimiliki serta meningkatkan kualitas pengawasan karena pengawasan bisa dilakukan dua arah.

“Dengan konsultasi, pengawasan bisa dilakukan dua arah berbeda dengan laporan atau pengawasan yang biasanya hanya satu arah saja,” kata Irban III Inspektorat Provinsi Banten, Yan Yungjung kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Senin (13/7).

Selama ini, sambungnya, terjadi keterbatasan jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Dengan keterbatasan personel tersebut pihaknya berupaya memaksimalkan cakupan pengawasan dari seluruh program atau kegiatan SKPD.

“Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan juga semakin dinamis dan adanya fenomena temuan pemeriksaan eksternal yang kemudian masuk ke ranah hukum,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan adanya klinik konsultasi tersebut, berbagai potensi permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan bisa ditekan sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan tidak terjadi korupsi.

Keberadaan Klinik Konsultasi dapat dimanfaatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk mengonsultasikan berbagai permasalahan seperti potensi penyimpangan, pelanggaran aturan, maupun kerugian daerah atas suatu program kegiatan.

“Klinik ini juga menjadi bagian dari inovasi program. Harapannya, pegawai tidak lagi curiga apabila kami melakukan pengawasan. Pengawasan tidak selalu diasosiasikan adanya masalah yang dialami pegawai, tetapi juga untuk pencegahan,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih dianggap semacam “tokoh antagonis” yang senantiasa mencari-cari celah kesalahan yang dilakukan oleh OPD/Unit Kerja dalam suatu pemerintahan.

Namun, perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat maupun aturan-aturan yang semakin dinamis serta semakin kompleksnya permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan telah menuntut adanya perubahan paradigma peran APIP tersebut dari watch dogs menjadi mitra bagi OPD.

Perlunya perubahan paradigma tersebut disadari secara penuh oleh jajaran Inspektorat Prov. Banten sebagai APIP di lingkungan Pemprov Banten sehingga melahirkan inovasi berupa Klinik Konsultasi.

“Selama ini, hubungan yang terbangun antara Inspektorat dengan OPD dan UPT cenderung satu arah. Inspektorat masih menjadi watch dog yang secara reaktif mengungkap penyelewengan yang ada di OPD. Dengan adanya Klinik Konsultasi, diharapkan hubungan yang terjadi menjadi kemitraan yang bersifat preventif dan problem solving,” imbuh dia.

Dilanjutkan Yan, melalui klinik konsultasi, OPD menjadi bersikap aktif untuk berkonsultasi dengan Inspektorat ketika menemui keragu-raguan dalam administrasi ataupun pengelolaan keuangan. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *