Hendak Dikonfirmasi, Yanuar Kadis PRKP Banten Sulit Ditemui

SERANG I DBC — Sejumlah wartawan yang biasa menjalankan tugas jurnalistiknya di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mengeluhkan sikap pejabat yang tidak kooperatif dan sulit ditemui untuk dilakukan wawancara mengenai program kerja maupun dikonfirmasi berbagai temuan pembangunan diduga bermasalah dilapangan.

Pejabat dimaksud salah satunya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, Yanuar. Meski sudah berulang kali coba disambangi, tetap saja dia tidak bisa ditemui.

“Yang jelas setiap kita ijin meminta waktu untuk bertemu dalam rangka konfirmasi, para Satpam disitu selalu bilang ‘bapak tidak ada di ruangan, bapak sedang rapat, bapak tugas luar daerah, bapak ke pendodo dan lain sebagainya’,” kata salah seorang wartawan yang meminta namanya tidak dikorankan, Selasa (21/1/2020).

Mohamad Yanuar, Kadis PRKP Banten

Anehnya, tanpa menyampaikan terlebih dahulu pesan dimaksud serta tujuan para jurnalis ini, satpam yang tengah bertugas biasanya langsung menjawab dengan alasan-alasan tadi.

“Padahal dalam membuat karya jurnalistik kita dituntuk sesuai kode etik agar para sumber terkait bisa ditemui atau paling tidak melalui sambungan selular untuk mendapat tanggapannya,” katanya.

Kalau model pejabatnya seperti ini dan ditambah ada dugaan para petugas Satpam menghalang-halangi tugas jurnalistik, bagaimana kita bisa menghasilkan tulisan cover both side. “Anehnya setelah berita kita turunkan, barulah mereka complaint. Merasa tidak dikonfirmasi, menuduh berita tidak berimbang dan lain sebagainya. Ini kan lucu jadinya,” ucapnya.

Belakangan ini Dinas PRKP Provinsi Banten memang mendapat sorotan publik lantaran diduga banyak sejumlah proyek yang tidak dikerjakan karena ditentang masyarkat, adapula proyek yang dikerjakan salah satu perusahaan BUMN yang kabarnya diputus kontrak karena hingga batas waktu kontrak, pekerjaan tak kunjung selesai. Serta yang paling menyita perhatian adalah penggabungan sejumlah proyek ke dalam satu paket kegiatan dengan nilai yang cukup pantastis hingga ratusan miliyar.

Jelas saja kebijakan itu langsung mendapat penolakan dari sebagian besar penguasa lokal di Banten, karena pola penggabungan proyek hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahan yang memilki modal besar. Sementara penguasaha Banten hanya akan menjadi penonton atas pembangunan ratusan miliyar tersebut. (Has/adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *