Gubernur Copot Sekdis Pendidikan Banten

DBC I Serang – Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim akhirnya mencopot alias memberhentikan posisi Joko Waluyo dari jabatan Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pertanggal 26 Desember 2018.

Usai dicopot, Wahidin Halim juga tidak memindahkan atau memberikan Joko duduk di jabatan lain di lingkungan Pemprov Banten. Itu artinya Joko dikembalikan ke lembaga asalnya di BPKP RI.

“Jadi pertanggal 26 Desember 2018 Pak Joko Waluyo diberhentikan dari jabatan Sekretaris Dindikbud Banten. Selanjutnya tertanggal tersebut Pak Joko sudah dikembalikan ke lembaga asalnya yakni BPKP RI,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Komarudin kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Kamis (27/12/2018).

Joko Waluyo, mantan Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Banten yang juga pegawai BPKP RI

Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris, kata Komarudin, sementara akan diisi oleh Plt. “Plt Sekdis boleh ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,” ujarnya.

Komarudin menjelaskan bahwa pemberhentian Joko adalah mutlak kebijakan Gubernur Banten, Wahidin Halim setelah melakukan berbagai langkah evaluasi kinerja pegawai Pemprov Banten khususnya Dindik Banten.

“Pak Gubernur tidak melihat individu si A atau si B, tetapi keputusan ini murni dalam rangka evaluasi kinerja agar kedepan lebih baik lagi,” tandasnya.

Terpisah, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi yang dihubungi mengaku belum tahu adanya pencopotan Sekdis tersebut. “Sampai hari ini saya belum tahu adanya pencopotan tersebut,” kata Engkos singkat.

Pencopotan Joko Waluyo ditengarai buruknya kinerja dirinya dalam mengawal berbagai program di Dindik Provinsi Banten diantaranya terkait dengan pelaksanaan PPDB Online, kisruh pengadaan lahan SMK SMA tahun anggaran 2018 dan perseteruannya dengan sejumlah pejabat di Dindik Banten.

Sebelumnya, Gubernur juga tiba-tiba membuat kejutan dengan memberhentikan 14 pejabat di lingkungan Pemprov Banten karena berbagai persoalan. Salah satunya Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindikbud Banten, Ganda Dodi Darmawan.

“Jadi intinya sanksi apapun yang diberikan Gubernur pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan kompetensi dan profesionalismenya saat bekerja. Makanya sebagai apresiasi beliau meningkatkan tunjangan kinerja (Tukin) seluruh ASN Pemprov Banten,” tukasnya.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *