Gubernur Banten Serahkan DIPA 2019
DBC I Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019, selain itu WH juga memimpin rapat evaluasi kinerja pembangunan Banten tahun anggaran 2018 di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/12).
DIPA tersebut diperuntukkan bagi delapan pemerintah daerah, instansi vertikal di Banten, Satker APBN, dan organisasi perangkat daerah yang mendapatkan DAK Tugas Perbantuan.
WH juga menyerahkan DIPA tahun 2019 kepada 43 Kementerian dan Lembaga yang nilai seluruhnya mencapai Rp 10,434 triliun, serta alokasi transfer ke TKDD tahun 2019 sebesar Rp 17,06 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Intensif Daerah dan Dana Desa.
Dalam sambutanya WH menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo agar anggaran yang bersumber dari rakyat tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Sekarang setiap program dan kegiatan harus memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Jadi tidak sekedar menggelontorkan dana lalu habis atau dihabiskan hanya sekedar untuk memenuhi syarat saja, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
WH menjelaskan, penyerhaan DIPA tahun 2019 ini adalah tindak lanjut penyerahan DIPA pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Presiden Jokowi kepada para pimpinan kementerian/lembaga termasuk gubernur, yang dilanjutkan pada Senin (17/12) penyerahan kepada para Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku pengguna anggaran, OPD dan instansi vertikal di wilayah Banten untuk diteruskan dan dilaksanakan.
“Presiden berpesan, setiap sen pun, setiap rupiah semuanya untuk rakyat. Bukan untuk kita, tapi untuk rakyat. Presiden menekankan betul bahwa (anggaran) ini jangan sampai tercecer,” katanya.
Selain itu, WH juga meminta agar alokasi anggaran dominan digunakan untuk kegiatan utama. Ia tidak ingin anggaran habis hanya untuk pemenuhan kegiatan pendukung.
“Untuk kegiatan pokok dan utama, bukan untuk faktor pendukung misalnya rapat, honor-honor. Saya kembali tegaskan bahwa ini untuk kegiatan memenuhi pelayanan masyarakatat,” tegasnya.
Semua program harus berjalan, jangan sampai ada yang tidak jalan, harus diserap. Apalagi provinsi sampai November kemarin baru 70 persen serapannya. Ini juga menjadi perhatian kita di tahun yang akan datang,” sambungnya.
WH berharap agar ada konsolidasi dan sinergi antar Pemprov Banten, pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal lainnya. Ia pun meminta agar menyingkirkan perasaan ego sektoral mereka. Pasalnya hal itu akan menyulitkan diri sendiri.
“Jangan ego sektoral. Apalagi dana yang digelontorkan itu kalau tidak salah hampir Rp 20 triliun digelontorkan untuk provinsi Banten dan rata-rata kabupaten kota itu dapat Rp 2 triliun dan Pemda Provinsi dapat Rp 4 triliun belum lagi yang sektoral cukup besar.
Pihaknya juga memerintahkan pula agar anggaran tersebut terus dipantau seluruh kegiatan dan penganggaran yang berlangsung. Hal ini demi memastikan semua program berjalan dengan maksimal.
“Ditingkatkan atau dimaksimalkan pengawasan internal. Kerja inspektorat harus maksimlal memberikan perhatian penuh. Apalagi pemprov banten telah melaksanakan kegiatan bekerjas sama dengan BPKP dan saya membentuk satgas dalam rangka pengawasan termasuk pengendalian dan pemeriksaanya,” ujarnya.
Terkait pelaksanaana program kegiatan, WH meminta kepada seluruh pemerintah daerah dan para kepala OPD agar segera mengumumkan lelang program 2019 guna mempercepat pembangunan.
Bapak Presiden juga menginstruksikan agar lelang lebih awal, sesuai dengan apa yang diamantkan oleh pemerintah daerah bahwa Desember ini harus sudah diumumkan. Jadi kita perkirakan pada bulan April sudah dimulai proyek-proyek khusunya fisik, sehingga kita bisa itung pada bulan November harus sudah selesai semuanya proyek pembangunan yang ada di banten,” jelasnya.
Saya berharap kepada semuanya, mari kita bangun banten bersama-sama, mari kita gunakan dana rakyat untuk rakyat, mari kita lakukan yang terbaik untuk banten hari ini dan kedepannya,” tutup Gubernur.
Pj Sekda Pemprov Banten Ino S Rawita melaporkan, kegiatan penyerahan DIPA tahun 2019 ini sebagai titik awal untuk mewujudkan sinergi yang lebih optimal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan APBN 2019 yang sehat, adil dan mandiri demi mewujudkan kemajuan pembangunan di Provinsi Banten.
Hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana, Pj Sekda Banten Ino S Rawita, Walikota dan Bupati se-Banten, instansi vertikal, Forkompida Banten serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
(Ade Gunawan)