Geruduk Kantor BKD, Honorer Banten Tuntut Formasi PPPK

DBC I Serang – Honorer yang bertugas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten menuntut formasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani Selasa (26/2/2019).

Pantauan dinamikabanten.co.id, ratusan honorer non kategori itu tiba sekira pukul 09.00 Wib. Setibanya di BKD, sebagian dari mereka selaku perwakilan langsung masuk ke ruangan Kepala BKD Banten, Komarudin. Sementara yang lainnya menunggu di depan seraya duduk-duduk dipelataran halaman kantor BKD Banten.

Kepala BKD Banten, Komarudin membenarkan bahwa kehadiran para honorer non kategori alias Tenaga Harian Lepas (THL) ini adalah dalam rangka meminta kejelasan ihwal formasi PPPK yang digembor-gemberkan Pemerintah Pusat.

“Ya intinya mereka menuntut agar dimasukkan dalam formasi P3K sehingga bisa ikut seleksi seperti para honorer lainnya yang ikut tes untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin kepada wartawan usai menerima audiensi 15 orang perwakilan honorer Banten, Selasa (26/2).

Dia menjelaskan bahwa Pemprov Banten memang mengikut sertakan 215 orang honorer dari 301 yang berhak mendaftar dalam seleksi P3K yang dihelat pekan lalu. Namun, kata Komarudin, perlu diketahui data 301 honorer itu adalah berasal dari Pusat dan kita sifatnya hanya menindaklanjuti.

“Formasi yang dibuka dalam seleksi P3K tahap pertama ini masyoritas adalah guru dan penyuluh. Sementara formasi tenaga kesehatan seperti bidan, perawat dan dokter tidak ada satupun yang mendaftar,” urainya.

Sementara terkait tuntutan honorer, Komarudin mengaku akan tetap mengusulkan ke BKN dan Menpan RB. “Katanya siih ada sekitar enam ribuan honorer. Ya kita ajukan aja. Mudah-mudahan mereka masuk dan bisa ikut tes PPPK tahap ke dua dan tahap-tahap berikutnya,” katanya.

Disamping itu, pihaknya tengah melakukan upaya dalam rangka menyelesaikan persoalan honorer ini, namun lagi-lagi aturan dan kemampuan anggaran daerah tentu harus ada. “Sebetulnya kita ingin cepat-cepat beresin persoalan honorer ini. Syaratnya ya harus ada aturan dulu dan jika keuangan daerah memungkinkan bisa saja mereka akan menjadi tanggung jawab daerah,” ucapnya.

Oleh sebab itu, mantan Penjabat Bupati Tangerang ini meminta kepada seluruh kepala OPD, pejabat Eselon III dan IV untuk tidak melakukan rekruitmen pegawai honorer secara ‘ilegal’. “Sebab bagaimana mau beres kalau tiap tahun para kepala OPD atau pejabat lainnya lagi-lagi menerima pegawai-pegawai baru tanpa status yang jelas. Belum lagi titipan masyarakat dan lain sebagainya,” beber Komarudin.

(Ade Gubawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *