Enam Pejabat Kemenag Pandeglang Nonjob dan Turun Pangkat, Satu Banding

Serang | Dinamika Banten

Sebanyak enam pejabat Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang mendapat hukuman disiplin (Hukdis) berupa nonjob dan penurunan pangkat dari Kemenag Pusat pada 30 September 2021. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga penerapan Hukdis disebabkan oleh layanan sistem pemberangkatan haji yang tidak sesuai mekanisme dan gratifikasi di KUA.

Dikonfirmasi Dinamikabanten.co.id, Senin 22 Nopember 2021 Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten Nanang Fatchurohman melalui Kabag TU Indris Jamroni membenarkan soal hukuman disiplin yang diberikan kepada enam pejabat Kemenag Kab Pandeglang tersebut.

Namun demikian, menurut Idris, penurunan pangkat, nonjob maupun penaikan pangkat atau jabatan merupakan hal biasa terjadi pada setiap pegawai. Sehingga, katanya, tidak ada hal yang perlu dibesar-besarkan.

Disinggung penyebabnya, Idris mengaku tidak tahu menahu. Karena, sambungnya, pemberian hukuman disiplin itu ranahnya Kemenag Pusat. Jadi para auditor atau Irjen Kemenag RI yang lebih tahu.

“Kalau Pak Kakanwil sebatas menerima SK Hukdis-nya saja dan kemudian disampaikan ke mereka. Jadi tidak ada keterlibatan Kakanwil dalam persoalan tersebut,” ucapnya.

Selain itu, kata Idris lagi, biasanya tembusan Hukdis juga tidak merinci secara eksplisit kasus temuan melainkan hanya memberitahukan berupa pasal-pasal penerapan yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Lebih lanjut Idris mengungkapkan bahwa pemberian Hukdis itu merupakan temuan pada tahun 2019 dan atau 2020. Sehingga, sambungnya, bisa dipastikan temuan yang menimbulkan Hukdis itu terjadi sebelum Kakanwil yang sekarang (Nanang Fatchurohman-red).

“Kalau tidak salah itu pada saat Kakanwil-nya Pak Bazari Syam. Jadi Kakanwil yang sekarang tidak ada kaitan apa-apa, beliau hanya menerima SK Hukdis-nya lalu kemudian disampaikan kepada mereka,” jelasnya.

Satu Pejabat Banding

Satu dari enam pejabat tidak terima dengan hukuman disiplin yang telah disampaikan. Dan saat ini dia tengah melakukan upaya banding ke Kemenag RI. Pasalnya berdasarkan rekam jejak yang telah dilalui dia merasa tidak ada pelanggaran disipilin yang telah dilakukan.

Selanjutnya Idris merinci keenam pejabat yang terkena Hukdis tersebut ialah Endang Kakan Kemenag Pandeglang, Wawan Kasi Haji dan Asep Kasubag TU. “Karena nonjob, maka kepada tiga pegawai tersebut Pak Kakanwil memberi SK tugas di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten,” tukasnya.

“Kemudian, Solehudin Kasi Penmad, Mumu Kasi Zakat Wakaf dan Neng Elis Kepala MIN posisi jabatannya masih tetap, mereka hanya menerima penurunan pangkat saja,” tutup Idris. (adg/red)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *