DPRD Banten Akan Perketat Pengawasan Pembangunan

SERANG I DBC — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, M. Nawa Said Dimyati angkat bicara terkait adanya anggapan dari pengamat dan aktivis di Banten soal pinjaman daerah Banten ke PT. Sarana Multi Infrastuktur (SMI) sebesar Rp. 4,1 Triliun.

Pengamat dan Aktivis di Banten itu menganggap bahwa pinjaman Pemprov Banten tidak menunjang upaya pemulihan ekonomi daerah atau nasional ditengah Pandemi COVID-19, padahal Pemprov melakukan pinjaman tersebut dalam upaya pemilihan ekonomi.

M. Nawa Said Dimyati mengatakan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak akan memberikan pinjaman ke Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memiliki program untuk pemilihan ekonomi Nasional ditengah Pandemi, pasalnya hal tersebut merupakan salah satu syarat yang sudah ditentukan perusahaan tersebut.

Nawa Said juga mengaku, selain dari pembangunan infrastuktur lain seperti jalan kewenangan Pemprov Banten, Pembangunan sport Center yang sangat di nanti-nanti para atlet di Banten juga merupakan salah satu mendukung Pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Dari 4 syarat yang diminta oleh pemberi pinjaman, yakni PT SMI salah satunya adalah daerah yang memiliki program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN. Artinya tidak mungkin PT SMI memberikan pinjaman daerah apabila program atau kegiatan tersebut tidak memenuhi persyaratan, termasuk di dalamnya untuk pembangunan sport center,” katanya kepada awak media, Rabu (18/11/2020).

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang yang akrab disapa Cak Nawa mengaku, berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2020, pemerintah daerah tidak perlu medapatkan persetujuan dari DPRD untuk melakukan pinjaman tersebut kepada PT. SMI.

“Legal standing, pinjaman daerah adalah UU No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19, dalam UU tersebut Pemprov tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dan peruntukannya. DPRD hanya ikut mengesahkan pinjaman daerah tersebut dalam APBD, meskipun fungsi pengawasan terhadap program tersebut tetap menjadi domain DPRD,” ujarnya.

Disinggung soal penyerapan tenaga kerja pada pembangunan sport Center, Cak Nawa mengaku tidak bisa berkomentar, karena ia tidak mendapatkan dokumen.

“Terkait pembangunan sport Center yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, secara resmi, saya belum pernah mendapatkan dokumennya sehingga tak bisa mengomentari pertanyaan saudara,” ungkap Cak Nawa.

Nawa mengaku, dirinya akan mengusulkan ke ketua DPRD Banten untuk menugaskan komisi yang berwenang mengawasi pembangunan yang didani pinjaman dari PT. SMI agar lebih meningkatkan pengawasannya di Lapangan.

“Saya akan mengusulkan kepada ketua DPRD untuk menugaskan komisi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan pembangunan sport Center dan kegiatan atau program yang di danai dari pinjaman agar bisa selesai tepat waktu dan outcomenya sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten,” tukasnya.

Sebelumnya, Pengamat pemerintahan Ikhsan Ahmad, mengatakan stuktur APBD Perubahan 2020 dan Rencana APBD Banten tahun 2021 masih jauh dari pandangan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Banten, terutama yang terdampak COVID-19. Terutama pinjaman dari PT. SMI, Kata ia, Setelah dilihat lebih lanjut, pinjaman akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang kurang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

“Terutama anggaran pinjaman PEN masih jauh dari kata pemulihan ekonomi masyarakat. Bahwa pekerjaan infrastruktur tersebut dirasa tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat secara luas,” kata Ikhsan Ahmad, Selasa (17/11/2020).

Terlebih, Banten menjadi Provinsi dengan resesi nomor satu di Pulau Jawa, dengan pertumbuhan ekonominya minus 5,77 persen. Jauh dibawah rata-rata nasional yang hanya minus 3,49 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten adalah sebesar 10,64 persen dan masuk ke urutan kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta.

“Jadi pemerintah pusat bekerja sendiri untuk melakukan pemulihan ekonomi. Padahal provinsi itu katanya kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. Sehingga wajar saja, Banten menjadi tertinggi resesi di Pulau Jawa,” ujarnya.

Sementara, menurut aktifis HMI Aliga Abdillah, ketidak seriusan Pemprov Banten menangani pemulihan ekonomi saat resesi terlihat dari pernyataan petingginya kalau pembangunan sport center dilakukan dengan padat karya dan mampu menyerap 7.500 tenaga kerja. ia meragukan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dan ketiga bisa terealisasi.

Kata Aliga, Program Pemprov Banten berbanding jauh dengan program pemerintah pusat, yang benar dan serius untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19, dengan memberikan bantuan bagi UMKM hingga pekerja yang terkena PHK.

“Ternyata pernyataan tersebut hanya bohong belaka dan membohongi masyarakat Banten. Lihat program yang dilakukan pemerintah pusat semuanya bagus dan berjuang melakukan pemulihan ekonomi untuk masyarakat. Namun ketikan melihat program Pemprov Banten, sepertinya buram dan kusam,” kaya Aliga, melalui rilis resminya, Selasa (17/11/2020).

Aliag menuding DPRD Banten sebagai lembaga pengawas eksekutif, harus menggunakan banyak data yang ada dari BPS dan institusi lainnya, untuk ikut serta menentukan arah program APBD Banten.

“Susah apabila data-data tersebut tidak di gunakan, sehingga APBD 2021 hanya menjadi kepentingan pemenuhan RPJMD Provinsi Banten, atau mungkin pemenuhan kepentingan di dalam kekuasaan,” jelasnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *