Disnaketrans Banten Minta Hentikan Aksi Sweeping Buruh

Serang I DBC — Kabid HI dan Jamsos Disnakertrans Banten, Erwin Syafrudin menekankan perlunya tindakan tegas terhadap aksi demonstrasi buruh yang sudah mengarah ke tindakan intimidasi dan anarkis, apalagi sampai mengganggu kegiatan produksi di pabrik dan dunia usaha lainnya. Hal ini dilakukan demi menjaga kepentingan semua pihak.

“Memang demonstrasi merupakan produk dari demokratisasi di Indonesia dan kita harus menghormatinya, tetapi setiap ekses dalam bentuk intimidasi, aturan hukum harus ditegakkan,” kata Erwin di Serang, Kamis (12/3).

Menurut dia, masalah demonstrasi buruh yang menuntut pembatalan pengesahan RUU Omnimbus Law Cipta Kerja yang belakangan terjadi di sejumlah daerah sudah menjadi perhatian para investor. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Banten sendiri selama ini berupaya terus menyampaikan segala tuntutan yang disampaikan serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Erwin yang juga Plt. Sekretaris Disnakertrans Prov. Banten ini mengaku khawatir dengan maraknya aksi demonstrasi buruh belakangan ini yang mengarah pada anarkis dan intimidatif. Apalagi ini bisa berdampak terhadap investasi di Provinsi Banten.

Untuk itu, menurut Erwin, masalah hubungan industrial yang menyebabkan aksi demo buruh harus segera diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah. hal ini dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi.

Bahkan pihaknya juga sudah mendapat kabar bahwa pada 23 Maret mendatang SB/SP di Banten mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran mendesak pembatalan RUU Omnibus Law. “Saya sudah dengar kabar 23 Maret itu. Ini sedang kita upayakan agar bisa dilakukan melalui dialog dan musyarah,” tandasnya.

“Selalu ada jalan keluar dari persoalan-persoalan perburuhan kita. Apakah itu menyangkut RUU Omnibus Law yang masih dalam perbicangan antara Pemerintah Pusat dan DPR RI” tuturnya lagi.

Lebih jauh Erwin menjelaskan akan kekhawatiran sejumlah pengusaha bisa saja mengancam menghentikan kegiatan produksi dan hengkang dari Banten jika aksi ekstrem dan intimidasi buruh terus terjadi. Untuk itu, kalangan buruh/pekerja tidak perlu melakukan aksi penyisiran pabrik-pabrik di kawasan industri dan memaksakan kehendaknya.

“Kalau sudah begitu siapa yang akan bertanggung jawab! Jadi kembali saya tekankan aksi sweeping tidak boleh dilakukan, dan saya sudah bicara dengan serikat pekerja. Karena, jika sekali dilakukan sweeping, kita tidak bisa menahan orang lain ikut merusak, baik merusak bangunan, fasilitas umum, maupun yang lainnya. Mari kita jaga iklim investasi. Apalagi sekarang Banten tengah menjadi perhatian para investor,” ujarnya.

Kabid HI dan Jamsos ini meminta setiap masalah hubungan industrial bisa diselesaikan melalui dialog, terutama dalam forum bipartit maupun tripartit.

“Forum bipartit dan atau tripartiti merupakan kunci untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta penting bagi pembangunan perekonomian di Banten. Selama ini pengalaman menunjukkan bahwa melalui forum tripartit mampu menciptakan serta memelihara hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

“Ada komunikasi yang intensif dan santun, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin. Kondisi ini tentunya akan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha,” ujarnya.

Penulis/Editor : Ade Gunawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *