Disnakertrans Optimalkan Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan

DBC I Serang – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terus mendorong dan mengoptimalkan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan agar mengembangkan sistem kerja yang inovatif dan kreatif. Hal ini diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menegakkan norma dan aturan pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundangan.

“Kami sangat yakin apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan strategi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan wilayah, niscaya akan mampu menumbuhkan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja,” kata Ubaidillah, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Minggu (18/11).

Oleh karenanya, Ubaidillah berpesan agar sistem komunikasi dan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat. “Untuk itu, perlu dibangun suatu jaringan informasi yang mampu menyajikan data terkini, dalam suatu jaringan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi,” ujar Ubaidillah.

Ubaidillah menyatakan bahwa upaya Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini, sambung Ubaidillah, didasarkan pada akhir-akhir ini penggunaan internet dan telepon genggam telah mengubah pola hidup dan cara-cara orang bekerja.

“Nyaris permasalahan di semua daerah itu sama, yaitu kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Makanya akan kami substitusi dengan IT (teknologi informasi) sehingga kekurangan tenaga pengawas itu bisa ditutupi,” katanya.

Lebih lanjut Ubai mengatakan, penggunaan teknologi informasi diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan pengawas ketenagakerjaan saat ini yang dialami pemerintah. “Penggunaan internet dan handphone juga telah mengubah cara pemerintah mengelola dan memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan pengaplikasian IT maka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Penerapan teknologi informasi, imbuhnya, membuat pengawasan ketenagakerjaan akan lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia. “Kekurangan pengawas diharapkan dapat ditutupi dengan penerapan IT,” tukasnya.

“Penggunaan informasi dan komunikasi teknologi (ICT), mengubah sistem informasi yang ada dan menyesuaikan dengan proses penggunaan teknologi untuk menyiapkan dan mengefektifkan pengelolaan sistem ICT guna mendukung pengawasan ketenagakerjaan,” kata Ubadillah lagi.

Melalui pengembangan ICT, pihaknya telah menggunakan perangkat teknologi baru untuk pengumpulan dan pengelolaan data pengawasan ketenagakerjaan, pelayanan pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi.

“Penggunaan ICT dalam pengawasan ketenagakerjaan menawarkan kesempatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam memberikan layanan pengawasan ketenagakerjaan di daerah juga nasional,” ucapnya.

Permudah Pengawasan

Ubaidillah mengatakan, dengan dilengkapi ICT, diharapkan pengawas-pengawas ketenagakerjaan di Banten dapat meningkatkan perencanaan pengawasan ketenagakerjaan serta memperlancar penanganan keluhan dan manajemen kasus berbasis pada penggunaan informasi teknologi informasi.

“Hal ini mendekatkan masyarakat yang dilayani sekaligus meningkatkan kecepatan respon pengawas ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dapat mengirimkan secara online keluhan secara lebih mudah dan aman serta pemeriksaan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dan dikirimkan secara otomatis,” kata Ubaidillah.

Selain itu, keberadaan ICT juga mempercepat pelaporan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berbasis website dan perangkat mobile phone dapat mendeteksi secara dini kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan pelaporannya. Penggunaan website dan mobile phone dapat dirancang untuk memperkuat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya.

“Kita juga memfasilitasi koordinasi intern dan ekstern pengawasan ketenagakerjaan. Koordinasi ini dapat menghubungkan sistem informasi pengawas ketenagakerjaan ke database lainnya, seperti data perusahaan, data jaminan sosial sera mempercepat pelaporan hasil dan kinerja serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan ketenagakerjaan,”terang Ubaidillah mengakhiri. (ade gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *