Disnakertrans Banten : THR Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran

Serang I Dinamika Banten — Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Hal itu disebabkan, THR merupakan perhitungan kinerja bagi seorang pegawai. Baik pegawai Pemerintah, Swasta, BUMD, BUMN, Outsourcing, buruh harian maupun buruh lepas.

Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi, bahwasanya sesuai ketentuan THR sesuai dengan Peraturan Mentri (Permen) Nomor 6. Yaitu, diberikan THR selambat-selambatnya 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Surat edaran pun telah kita sebar, kepada seluruh perusahaan di Banten. Bahkan telah sebar petugas tim melalui pengawas tenaga kerjaan, untuk memantau proses pembagian THR,” ungkap Al Hamidi di Serang, Selasa (27/4).

Bahkan, sambungnya, Disnakertrans Banten telah membuka posko pengaduan, agar seluruh pegawai maupun Outsourcing dapat menerima THR.

“Ada 4 posko pengaduan dari Disnakertrans Banten. Pertama di Kabupaten pandeglang, Kota Serang berserta Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangsel,” jelasnya.

Ia menegaskan, bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, akan ada sanksi yang diberikan. “Sanksi sesuai Permen no 6. Pelayanan dihentikan, sampai dibekukan hingga THR diberikan kepada karyawan,” tegasnya.

Dikatakan untuk pengaduan masalah pemberian THR kepada Disnakertrans Banten dapat dilakukan melalui nomor telephone, website, bahkan bisa langsung datang ke posko.

THR diberikan, kata dia, untuk karyawan yang bekerja 1 tahun dapat 1 bulan gaji. Kurang dari 1 tahun di berikan profesional.

“Walaupun ada keringan bagi perusahaan yang terdampak covid-19, dapat memberikan THR selambat-selambatnya H-1. Yang jelas semua berhak mendapatkan THR. Bahkan kata Ibu Mentri akan disiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR. Semuanya informasi Sudah disebar, dan spanduk posko pengaduan telah terpasang,” tandasnya.

Diketahui, jumlah perusahaan di Banten mencapai 21 Ribu, terdiri dari perusahaan kecil, sedang dan besar. Sedangkan untuk Buruh, terdapat 1.5 juta pegawai.

Plt. Kabid Pengawasan, Ruli Riatno menambahkan sejak dibukanya posko pengaduan THR hingga memasuki H-14 belum menerima rekap laporan pengaduan baik dari posko kami di KP3B ini maupun posko di kabupaten/kota.

“Biasanya pengaduan akan mulai banyak muncul itu pada H-7 lebaran. Sebab saat itu momen mulai jelang libur cuti bersama, para pekerja mulai banyak mengeluh kenapa THR tidak dibayarkan, mengapa besarannya tidak sesuai dan lain sebagainya, disaat-saat terakhir itu kita mulai hati-hati mengawal pengaduan para pekerja,” ucapnya.

Ruli meminta agar perusahaan bisa menjalankan kewajibannya dengan membayarkan THR secara penuh kepada para pekerjanya. “Disamping kewajiban, THR juga akan membantu pekerja memulihkan perekonomian disaat Pandemi Covid-19 serta membantu mereka memenuhi kebutuhan lebih pada hari raya idul Fitri,” katanya.

Sementara kepada pekerja untuk tidak sungkan melakukan konsultasi dan menyampaikan pengaduan jika terdapat keluhan terkait pembayaran THR yang bermasalah. “Kita siap untuk melayani para pekerja menindaklanjuti keluhan para pekerja tersebut,” tukasnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *