Disnakertrans Banten Gelar Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan

DBC I Serang – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai Implementasi Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU nomor 2 tahun 2015 yang ditindaklanjuti Permenaker nomor 33 tahun 2016.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi mengatakan, Rakorda merupakan bagian strategis peran aktif aparatur dalam tugas pengawasan ketenagakerjaan, baik di provinsi Banten maupun yang ada di kabupaten/kota.

“Pemahaman aparatur dan tugas pengawasan terhadap persoalan ketenagakerjaan belum sama. Ini disebabkan semakin kompleksnya masalah yang terjadi dan membutuhkan suatu pengambilan keputusan tepat berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” kata Al Hamidi kepada dinamikabanten.co.id Kamis (24/1).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi menyampaikan sambutan pada Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan di salah satu hotel di Bandung, kegiatan berlangsung selama tiga hari dari Selasa s.d Kamis (22-24/1/2019).

Katanya, dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental aparatur sesuai kemampuan dan memiliki pemahaman akan tupoksi. Ia berharap hasil Rakorda itu dijadikan acuan serta kemampuan persepsi yang sama dalam meningkatkan pelayanan di Banten.

“Saya berharap Rakorda dapat menghasilkan suatu rumusan yang strategis untuk meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan tenaga kerja,” ucapnya.

Kabid Pengawasan Disnakertrans Banten, kepada dinamikabanten.co.id menginformasikan, rakor pegawai pengawas ketenagakerjaan bertujuan menghasilkan komitmen ketersediaan data terkait kebijakan bidang pengawasan serta rumusan bersama dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan ketenagakerjaan.

Ubaidillah juga menyebutkan, dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan berada di bawah kendali gubernur yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kadis Ketenagakerjaan Provinsi. Sedangkan sebelumnya berada di bawah kendali bupati/wali kota yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

“Dengan berjalannya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan secara optimal, efektif, dan efisien maka perlindungan terhadap pekerja akan meningkat. Pekerja akan memperoleh hak-hak mereka sehingga tercipta masyarakat sejahtera, adil, dan makmur,” ucap Ubaidillah.

Peserta Rakorda sebanyak 90 peserta, terdiri dari 79 orang pengawas dan 11 staf bidang pengawasan. Semuanya mengikuti kegiatan selama tiga hari dari Selasa sampai Kamis (22-24/1) di salah satu Hotel di Bandung.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *