Budi Darma : Nekat Sunat PKH, Penjara Siap Menanti

DBC I Serang – Dinas Sosial (Dinsos) Banten meminta kepada aparatur desa/kelurahan untuk tidak memotong dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui non tunai, namun jika himbauan masih tak dengar dengan nekat melakukan pelanggaran, maka sudah dipastikan hukum pidana/penjara siap menantinya.

Diketahui, saat ini Dinsos Banten tengah gencar mensosialisasikan keberadaan Satuan tugas Daerah (Satgasda) Pengamanan dan Penegakan Hukum terhadap dana hibah dan bansos, ke kabupaten/kota.

Kasi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinsos Banten, Budi Darma, Selasa (26/2) mengatakan, sosialisasai tersebut juga bagian dari upaya meluruskan persepsi bahwa penerima harus memberikan sejumlah uang untuk kas pembangunan atau partisipasi pembangunan wilayah.

“Kami sudah antisipasi menyosialisasikan kepada aparat desa. Bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli),” katanya.

Ia menjelaskan, dalam hal ini pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, jika tidak digubris, pelaku pungli akan diseret ke ranah hukum.

“Jadi diimbau kepada stakeholder yang berkepentingan terkait penyaluran bansos itu agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun,” jelasnya.

Ia menuturkan, saat ini Satgasda mendampingi dinsos dalam rangka mengamankan dan mengawal proses penyaluran bansos agar tepat sasaran dan tepat guna serta meminimalisasi pungli.

“Dengan jargon #bansosjamannow tanpa pungli tanpa potongan. Ketua Satgasda itu Pak Wakapolda Banten. Dinsos mengapresiasi responsivitas Satgasda Banten yang begitu proaktif merespon kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyaluran bansos yang bersumber dari APBN, yaitu PKH, BPNT rastra, bansos lansia, bansos anak, dan KUBE. Begitu juga masyarakat yang menyambut baik adanya Satgasda ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bantuan PKH tahap satu telah disalurkan pada Januari lalu sebesar Rp 367 miliar dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 303.000. Jumlah penerima terbanyak berada di Kabupaten Tangerang, diikuti Kabupaten Pandeglang, dan Lebak.

“Tahap dua itu April dengan jumlah penerima 314.000. Kemudian tahap tiga dan empat itu bulan September-Oktober,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada 2019 ini penerima manfaat PKH tidak dihitung secara datar (flat). Penyalurannya dihitung berdasarkan beban tanggungan keluarga. Beban tanggungan keluarga dibagi ke dalam 7 komponen, yakni ibu hamil, balita, anak dengan pendidikan SD, SMP, SMA, lansia, penyandang disabilitas.

“Jadi penerima manfaat di tahap pertama dapat bantuan, kemudian tahap dua tidak dapat. Kenapa ? contohnya begini ketika tahap pertama dia punya anak sekolah SMA, kemudian sudah lulus. Atau ada yang memang dari sisi kesejahteraan yang meningkat. Itu kan sudah tidak masuk kriteria lagi,” tandasnya.

(Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *