BPI KPNPA RI Provinsi Banten Akan Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Pembangunan Jalan Senilai 150 Miliar DPUPR Kab Serang Tahun Anggaran 2023

Serang | Dinamika Banten — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Banten, pada Tahun 2023 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 150 miliar melalui anggaran APBD pada tahun 2023.

Anggaran sebesar itu, untuk membangun sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Serang, termasuk jalan menuju Puspemkab dan di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten(Puspemkab) dan Anggaran tersebut termasuk jalan desa yang statusnya naik.

Sepanjang 20 km jalan di Kabupaten Serang berstatus rusak yang sudah di laksanakan pada tahun 2023 telah menghabiskan Anggaran ratusan miliar menjadi sorotan lembaga badan kajian dan intelejen.

Disampaikan Erwin Teguh Iman Santoso selaku Sekretaris Badan Peneliti independen kekayaan penyelenggara negara dan pengawas keuangan negara Republik Indonesia ( BPI KPNPA RI ) DPW Provinsi Banten bahwa, Beberapa kegiatan pembangunan jalan yang di anggaran melalui anggaran APBD 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi sarat Korupsi yang merugikan keuangan negara dan di duga banyak penyelewengan yang di lakukan para pengusaha dan konspirasi yang di lakukan pihak dinas.

Sebagai sampel, kami telah mengumpulkan data alokasi anggaran di tahun 2023 lalu, tak menutup kemungkinan juga pada tahun – tahun berikutnya,” ungkapnya,

Mengenai hal itu, mengingat kegiatan pembangunan jalan yang juga masih masuk kategori banyak yang rusak saat ini.

“Kami dari lembaga sedang merapihkan data data dugaan temuan penyewengan Anggaran Pembangunan kab serang pada tahun 2023 hingga tuntas dan rapih, selesai berkas terkumpul baru kami layangkan laporan ke APH di Provinsi Banten,” tuturnya.

Erwin juga menyoal jika progam pembangunan jalan janganlah dikaitkan dengan kepentingan politik atau kepentingan golongan bahkan aji mumpung untuk memperkaya diri.

Kedepan, dirinya berencana akan mengundang para media untuk mengadakan konfirmasi pers ketika berkas laporan sudah siap dilayangkan ke penegak hukum.

“Tentunya, agar kita (Aktivis dan Jurnalis) ini dapat sama-sama ikut mengawal prosesnya. Awas, jangan sampai lengah,” tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *