Ramai-ramai Tolak Omnibus Law

SERANG I DBC — Serikat buruh/pekerja mengungkapkan sederet kekhawatiran terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Omnibus law dirancang pemerintah dengan meleburkan 1.194 pasal di 82 UU menjadi satu undang-undang yakni UU Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya yakni UU Ketenagakerjaan. Hal inilah yang mengusik serikat pekerja. 

Afif Johan, Ketua DPD FSKEP SPSI Banten mengungkapkan penolakan terhadap RUU sapu jagat itu karena dianggap akan menyusahkan dan merugikan pekerja di Banten dan Indonesia. Terutama kluster-kluster yang ada di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pimpinan Serikat buruh/pekerja menyerahkan pernyataan sikap kepada Kepala Disnakertrans Prov. Banten, Al Hamidi

“Kita semua disini adalah anggota LKS Tripartit Provinsi Banten yang notabene mewakili aspirasi kaum pekerja dan buruh di Banten. Kaum pekerja di Banten juga merupakan rakyat Provinsi Banten. Nah sekarang ini kan buruh yang juga rakyat Provinsi Banten memiliki sebuah keresahan akibat rencana pemerintan membuat omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat kluster ketenagakerjaan,” kata Afif Johan yang juga salah seorang anggota LKS Tripartit Provinsi Banten didampingi sejumlah anggota LKS Tripartit lainnya disela-sela rapat terbatas bersama Kepala Disnakertrans Provinsi Banten membahas hal tersebut di Ruang Rapat Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/1).

Afif Johan menjelaskan dalam RUU yang tengah menjadi kotroversi itu kaum buruh di Banten menilai bahwa Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

“Jadi point-point keresahan inilah yang ingin kita sampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pemipin rakyat di Banten. Agar Pak Gubernur juga meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” katanya.

Hal senada diungkakan Ahmad Saukani bahwa kalangan buruh menolak dilakukannya pembahasan omnibus law. Ia berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian kami sebagai serikat buruh, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Baten, Al Hamidi menyatakan bahwa audensi aliasi serikat buruh dalam rangka menyampaikan tuntutan terkait omnibus law RUU cipta lapangan kerja adalah kali yang kedua. Sebelumnya, katanya, mereka juga sudah melakukan audensi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Banten di Aula Gedung DPRD Banten kemarin (21/1) dengan materi tuntutan yang sama.

“Secara substansi semua aspirasi sudah kita tampung. Tentu ini (aspirasi-red) akan coba kita komunikasikan kepada pipinan kita dalam hal ini Pak Pak Gubernur supaya bisa diteruskan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Ia menyebut tuntutan dan keluhan akibat omnibus law ini tidak hanya disampaikan para buruh di Banten melainkan enam ribuan honorer di Banten yang terancam nasibnya juga mengadukan hal yang sama.

“Kehawatiran itu wajar saja. Dan itu memang hak mereka. Namun demikian saya juga belum dapat memastikan bentuknya seperti apa undang-undang omnibus law itu. Sebab sampai saat ini belum melihat seperti apa draf RUU tersebut,” katanya.

Sehingga, pihaknya mengaku belum bisa menyampaikan statement apa-apa atau melakukan apa. “Jadi hari ini kita hanya meneruskan apa yang menjadi harapan mereka,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid HI dan Jamsos Disnakertrans Provinsi Banten, Erwin Syafrudin menambahkan berbagai tuntutan dan keresahan para buruh/pekerja di Banten diupayakan bisa disampaikan melalui forum LKS Tripartit melauli audiensi dan musyawarah.

Erwin menyamikan apresiasi kepada serikat buruh dan serikat pekerja yang tergabung dalam aliasi serikat buruh di Banten ini dalam menyampaikan aspirasinya lewat audensi.

“Kami sangat menghargai itu. Sebab tidak semua aspirasi harus disampaikan dijalanan. Semoga suasan kondusif ini bisa terus terjaga,” kata Erwin yang juga Plt. Sekretaris Disnakertrans Banten ini.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *