Lambat Pengerjaan, Proyek Gedung OPD 103 M Terancam Putus Kontrak

SERANG I DBC — Proyek Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar senilai Rp 103 miliyar di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) terancam putus kontrak.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada kotraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat kontrak yang telah ditetapkan. “Kita tidak akan terima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,” kata Al Muktabar kepada dinamikabanten.co.id di Serang belum lama ini.

Dalam sebuah pekerjaan apapun, kata Al, kontrak menjadi basis data. Namun jika dalam pelaksanaanya (Seperti waktu pengerjaan, spesifikasi dan lain-lain-red) ditemukan banyak ketidaksesuaian, kata Al, maka otomatis kontrak harus kita putus.

“Selain itu mungkin saja perusahaan tersebut harus diblacklist wanprestasi dan seterusnya. Jadi kita sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada aja, begitu,” tandasnya.

Sekda Al juga menegaskan kepada seluruh instansi Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki proyek pekerjaan fisik tahun anggaran 2019 agar bersikap tegas terhadap penyedia (kontraktor) yang gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. “Kalau sudah melebihi batasan waktu sesuai kontrak, maka kenakkan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dari data papan informasi menyebutkan proyek Gedung OPD melalui Dinas PRKP Provinsi Banten ini dikerjakan sejak tanggal 20 Oktober 2019 selama 180 hari kalender atau berakhir pada pertengahan Desember 2019. Dan dikerjakan perusahaan BUMN yaitu PT. Amarta Karya (AMKA) dengan nilai pagu Rp 103 miliyar.

Sementara itu bedasarkan pantauan dilapangan, pembangunan gedung untuk 5 OPD itu hingga saat ini tampak masih jauh dari target. Meski kontruksi bangunan 5 OPD dengan rata-rata sampai 4 sampai 5 lantai itu sudah terlihat, namun detail pekerjaan untuk mencapai finishing masih terlihat akan memakan waktu cukup lama. Singkatnya secara kasat mata bangunan tersebut terlihat masih dalam keadaan rangka gedung dibalut dengan dinding-dinding yang masih perlu mendapat sentuhan akhir.

Pantauan dilanjutkan ke bagian pembangunan Infrastruktur Dasar seperti jalan, drainase dan penataan-penataan lainnya di sekitar kawasan proyek belum mendapat perhatian serius dari para pekerja mengingat mereka difokuskan pada percepatan penyelesaian gedung. Padahal pekejaan itu juga dapat dipastikan akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, Moh Yanuar sulit ditemui. Berkali-kali menyambangi kantornya untuk konfirmasi namun dia selalui tidak pernah ada dikantor. “Pak Kadis sedang keluar, Pak Kadis lagi rapat di luar, Pak Kadis tidak ada di kantor,” demikian jawaban lumrah para Satpam yang kerap diterima. Upaya lain coba ditempuh dengan melakukan telepon melalui sambungan selularnya, meski dalam keadaan berdering/aktif namun Yanuar tak merespon. (Ade Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *