Dua OPD Dilelang Ulang

SERANG I DBC – Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding atau lelang jabatan melakukan seleksi ulang terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten karena tidak memenuhi persyaratan.

Kedua OPD Pemprov Banten yang harus mengulang lelang jabatan tersebut yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin mengatakan, kedua OPD itu melakukan lelang jabatan ulang karena seluruh pesertanya tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti sudah pernah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lima tahun.

“Berdasarkan rapat pleno akhir Pansel JPT Pratama di Propinsi Banten untuk jabatan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Diputuskan diulang karena pansel tidak memperoleh 3 peserta yg memenuhi standar kompetensi,” Kata Komarudin, Kepala BKD Banten di Serang, Senin (4/11).

Komarudin menjelaskan, untuk kedua OPD lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) berdasarkan hasil rapat pleno yang dilakukan Pansel, sudah mendapat tiga nama yang akan diusulkan ke Gubernur untuk kemudian diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sudah diplenokan kemarin dan akan kami ajukan ke gubernur. Mudah-mudahan secepatnya sudah ada hasilnya,” katanya.

Ketua Pansel Open Bidding Almukhtabar sebelumnya mengaku telah menyelesaikan tahapan asesmen yang dilakukan tim ahli dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Dari hasil asesmen itu nantinya ditentukan tiga besar melalui rapat pleno.

“Tiga besar itu yang akan diajukan ke Gubernur Banten untuk kemudian menentukan hasil finalnya,” kata Mukhtabar.

Akan tetapi, lanjut Mukhtabar, jika kemudian ditemukan peserta yang pernah tersandung kasus hukum atau mempunyai kewajiban negara yang belum dipenuhi, kemungkinan review ulang bisa dilakukan.

Sehingga nama-nama yang masuk ke meja Gubernur itu, kata dia, nantinya sudah benar-benar bersih tidak mempunyai sangkutan lainnya, sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.

“Kami akan pastikan semua nama hasil pleno nanti tidak mempunyai masalah apapun, sehingga misi Gubernur Banten untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih itu benar-benar diwujudkan tanpa pandang bulu,” katanya.

Mukhtabar mengaku pihaknya tidak ingin kejadian penangguhan terhadap hasil Open Bidding Kabiro Perekonomian terjadi kembali. Sehingga pihaknya harus mengulur waktu lagi karena menunggu hasil penelusuran dari pengadilan.

Sedangkan untuk hasil Open Bidding Asisten Daerah (Asda) I belum bisa diteruskan karena jumlah peserta yang mendaftar kurang dari empat. Berdasarkan aturan, jika peserta yang mengikuti kurang dari empat akan dilakukan Open Bidding ulang. “Nanti bareng dengan Dindik. Mungkin bulan depan,” tandasnya. (adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *