Ratusan Paket Proyek Terancam Silpa

SERANG I DBC — Ratusan paket proyek di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten terancam menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Itu terjadi lantaran sejumlah OPD lamban menyerahkan berkas pengajuan paket yang akan dilakukan lelang.

Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa, Saeful Bahri Maemun mengatakan berdasarkan data yang ada, jumlah paket yang terdapat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 505 paket dengan total anggaran 2,4 triliyun.

“Dari jumlah itu, data pertanggal 15 September 2019 menyebutkan sebanyak 317 paket dengan pagu Rp 1,2 triliyun sudah dilakukan tender, 65 paket dengan pagu Rp 47 miliyar dalam proses tender dan 122 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,1 triliyun belum dilakukan tender,” kata Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adpem Setda Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun kepada dinamikabanten.co.id di Gedung SKPD Terpadu Lantai 5, Biro Adpem, Kamis (17/10).

Disinggung mengapa masih banyak paket yang belum ditender dan berpotensi akan menjadi SiLPA, Saeful mengaku tidak tahu menahu. “Soal itu kami tidak tahu, karena kalau mau tender itu kami nunggu pengajuan dari dinas-nya. Kayak Dinas Pendidikan misalnya. Dindik itu kan banyak paket belum dilelang, tapi bicaranya mereka swakelola. Sementara kita patokannya RUP,” kata Saeful Bahri.

Saeful menjelaskan bahwa Biro Administrasi dan Pembangunan (Adpem) Setda Provinsi Banten bergerak cepat menindaklanjuti Surat Edaran Sekda Banten terkait pengadaan barang dan jasa yang ditenggat hingga 29 Nopember 2019.

“(Meski telah ditenggat 29 Nopember-red) namun memang ada beberapa pengecualian yang harus diketahui Biro Adpem terkait paket-paket yang mendapat toleransi. Misalnya pada peket pekerjaan infrastrukur jalan, petugas kami dilapangan akan melihat, menilai dan menyampaikan rekomendasi apakah pekerjaan itu berhak mendapat toleransi dengan catatan bisa merampungkan pekerjaan 100 persen, atau tidak. Jika pekerjaan masih 60 persen dan dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan, maka kami akan mengampaikan rekomendasi agar OPD melakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia,” beber Saeful.

Selanjutnya, Saeful menyampaikan meski batas pengajuan lelang ditenggat pada 2 Oktober lalu, namun untuk proses lelang cepat pihaknya masih memberikan kelonggaran. “Khusus untuk lelang cepat kita masih menerima pengajuan tender, asal jangan pengadaan fisik. Tapi kalau pengadaan barang biasa itu masih kita terima karena prosesnya memang bisa lebih cepat, 5 hari sudah bisa ditentukan pemenang. Dan belanja barang juga lebih cepat selesai pekerjaanya,” tutur Saeful.

Saeful mengingatkan kepada pengusaha/kontraktor selaku penyedia pekerjaan agar melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan Sekda Banten pada 29 Nopember 2019.

Namun demikian, sambung Saeful, meski pekerjaan dikejar dead line bukan berarti harus melupakan kualitas dan kuantitas sebagaimana spek pekerjaan. “Pokoknya tepat waktu, tepat kualitas dan tepat juga kuantitas pekerjaanya. Karena kalau pengusaha sudah bersedia menandatangani kontrak, itu artinya mereka sudah bersedia menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab,” cetusnya. (ade gunawan)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *