Temui Mahasiswa Saat Demo, WH Tak Alergi Kritik


SERANG I DBC — Gubernur Banten Wahidin Halim menemui langsung para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  (PMII)  yang menggelar aksinya di depan Gedung Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawi Albantani, Curug,  Kota Serang, Selasa (1/10).

Saat menemui Mahasiswa Gubernur Banten menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy, karena diyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan  yang tengah dan telah dilaksanakan provinsi Banten saat ini.

Ditengah kesibukannya sebagai Gubernur Banten, Wahidin Halim menyempatkan diri untuk menemui Mahasiswa dan  mengomunikasikan apa saja yang menjadi pertanyaan Mahasiswa PMII ini, dan Gubernur Wahidin Halim juga menyampaikan terimakasihnya atas kritik yang disampaikan Mahasiswa kepada Pemprov Banten, hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Prov Banten.

Sekda Provinsi Banten Al Mukhtabar yang turut hadir, menyatakan bahwa langkah Gubernur Banten menemui para mahasiswa yang menggelar aksi ini merupakan langkah yang patut diacungi jempol, itu adalah langkah seorang pemimpin yang tidak alergi  kritik masyarakatnya.

Menjawab Mahasiswa, Gubernur Banten sempat menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Yang langsung dijawab Gubernur dengan menggunakan TOA yang dipakai koordinator aksi, diantaranya jika selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.

Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun  untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.

Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada  tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.

Sedangkan untuk Kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang Pemwrintah harus hadir ditengah masyarakat.
“Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat,” tegasnya.

Di bidang kesehatan, Pemprov Banten menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10 miliar.  Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I. Berikutnya untuk pembangunan Rumah Sakit Malingping (poliklinik) dan pengadaan lahan 2 hektar untuk perluasan Rumah Sakit Malingping.

Hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.

Sementara itu melalui rilis yang diterima dinamikabanten.co.id, PMII menyampikan sejumlah harapan dan tuntutannya kepada Pemprov Banten.

Dalam rilisnya, mereka menilai bahwa menjelang tiga tahun kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi sebagai Gubernur dan wakil Gubernur, tak nampak perubahan yang di rasakan oleh masyarakat secara umum. Janji politik yang tertuang dalam visi misi dan program prioritas belum mampu mengejar target-target capaian pembangunan, ini menjadi salah satu indikator kegagalan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi dalam memimpin Provinsi Banten.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kata rilis tersebut, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ini memiliki beberapa skala prioritas dalam pembangunan  selama kepemimpinannya. di bidang reformasi birokrasi, yang awalnya di gadang-gadang akan meningkatkan catatan kinerja lebih baik, meskipun memang selama ini predikat LAKIP BPK-RI menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi lagi-lagi itu dengan beberapa catatan, termasuk  diantaranya, ketidak patuhan OPD yang tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan, adanya laporan pertanggung jawaban kegiatan pemeliharaan jalan yang tidak memadai dan akurat, di temukannya ketidak patuhan pada realisasi belanja modal barang dan jasa sehingga merugikan keuangan daerah, dll. Dan ini membuktikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak maksimal.

Selain itu reformasi birokrasi dengan mewujudkan good governance dan good will melalui keterbukaan informasi public ini juga tidak dilakukan, bagaimana dalam catatan LHP LKPD BPK RI Perwakilan Banten pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 620.344.000,00 untuk belanja software website. Namun ternyata ini fiktif bahkan websitenya pun tidak memuat informasi tentang data penujnang pembangunan daerah seprti RPJMD dan RKPD.

Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastuktur  pendidikan berkualitas seolah hanya narasi kosong, dibuktikan sampai saat ini belum juga terealisasinya janji 2.016 ruang kelas baru / 168 unit sekolah jenjang SMA dan 1.563 ruang kelas baru / 130 unit sekolah untuk jenjang SMP. Belum lagi dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan, baik pada persoalan Korupsi pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau yg lain yang sampai saat ini belum juga menemukan titik terang.

Begitupula Wahidin Halim dan Andika Hazrumi berjanji untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berualitas dengan membangun 77 puskesmas baru dengan rasio satu kecamatan dua puskesmas, pengembangan rumah sakit provinsi menjadi rumah sakit rujukan regional juga program pengobatan gratis dengan menggunakan E-KTP.

Wahidin Halim dan Andika Hazrumi berjanji akan menuntaskan pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastrukutur jalan yang sampai saat ini tidak terbukti maksimal, bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di daerah kabupaten kota terjadi ketimpangan yang ini juga sangat berkaitan dengan perkembangan ekonomi rakyat pedesaan.

Investasi dan pertumbuhan industry di Provinsi Banten tidak berbanding lurus dengan jumlah angka pengangguran tercatat sebagai Provinsi dengan Angka pengangguran tertinggi di Indonesia sebanyak 496,73 Ribu Orang (Menurut Badan Pusat Statistik).


Maraknya perusahaan pengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga banyak menimbulkan dampak buruk seperti pencemaran lingkungan sungai-sungai yang ada di provinsi banten yang sampai saat ini juga tidak ada upaya dari pemerintah atau pihak yang bersangkutan untuk menormalisai kembali fungsi sungai tersebut.

Belum lagi, PERDA No 5 Tahun 2016 tentang CSR yang tidak kunjung di tegakkan  serta di buat petunjuk teknis dan pelaksanaanya melalui PERGUB yang tidak kunjung di selesaikan. Lalu pemerintah pula tidak berani menindak tegas perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten yang tidak memedomani PERDA No 4 Tahun 2016  tentang Ketenagakerjaan. baik tatacara rekuitmen tenaga kerja maupun perlindungan dan kesejahteraan pekerja.(adg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *