Guru Honorer Dituntut Kerja Optimal

SERANG I DBC — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin menyambut baik terhadap solusi dan kebijakan Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam hal menyikapi surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terkait pengaturan nasib guru honorer dengan pengangkatan diatas tahun 2017 yang menjadi pro kontra.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan kebijakan tepat dalam merespon isu-isu pemecatan guru honorer itu. Dengan telah ditegaskannya bahwa guru honorer yang sudah terdata dalam Dapodik tetap dipertahankan, itu menjadi jawaban keresahan pada guru non ASN itu,” kata Komarudin kepada dinamikabanten.co.id di Serang, Kemarin.

Oleh karena itu, Kepala BKD Banten ini berpesan kepada seluruh tenaga honorer agar lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolahnya masing-masing demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Provinsi Banten.

Disisi lain, Komarudin juga tidak menyalahi langkah yang telah dilakukan Dindikbud dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah di Banten.

“Kalau tujuannya adalah untuk menertibkan administrasi guru honorer, sepertinya sah-sah saja siih membuat surat edaran, asalkan disana jangan dulu dicantumkan point kebijakan yang menimbulkan keresahan,” kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Tangerang ini.

Komarudin bahkan menjelaskan bahwa pendataan dan pemetaan terhadap pegawai baik itu ASN maupun non ASN merupakan kewajiban yang mesti dilakukan sebuah dinas atau OPD guna mendapatkan angka dan kebutuhan yang pasti kala digunakan untuk kebutuhan SDM pegawai dan penghitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai.

“Pendataan dan pemetaan guru honorer juga adalah keniscayaan agar kita tahu profile para guru yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah. Misalnya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang diajarkannya, kualitas dan kompetensinya juga seperi apa, dan lain sebagainya,” bebernya.

Jadi, katanya, setelah pendataan itu rampung, barulah dilaporkan kepada pimpinan untuk meminta arahan kebijakan yang perlu ditempuh selanjutnya. Jadi, sambungya, tidak ujug-ujug membuat surat edaran dengan saklek menyebut tidak akui pegawai Pemprov Banten tanpa melalui tahapan-tahapan tadi.

“Kalau prosesnya demikian, saya rasa tidak akan menimbulkan keresahan seperti saat ini. Namun akhirnya kejadian ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa dalam melakukan sesuatu yang bersifat kebijakan terhadap orang banyak perlu dikordinasikan terlebih dahulu kepada para pimpinan,” bebernya. (adg)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *