Kemenag Banten Serukan Wakaf Produktif

SERANG I DBC — Kanwil Kemenag Provinsi Banten menyerukan agar umat Islam di Banten khususnya dan umumnya di Indonesia melakukan wakaf produktif kepada lembaga resmi yang ada seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga membangun martabat umat Islam.

Kasi Wakaf Kanwil Kemenag Banten, Asep Sunandar menjelaskan bahwa wakaf itu selalu dilakukan seseorang yang memang dermawan dan ingin bersedekah dalam jangka panjang. Menurut dia, seseorang berwakaf didorong oleh rasa kedemawanan, bukan karena kewajiban. Seseorang yang berwakaf akan melakukannya dengan suka rela untuk menyisihkan hartanya. Menurut dia, jumlah wakaf sendiri tak dibatasi nominalnya. Berapa pun harta yang dimiliki dianjurkan untuk diwakafkan, asal hartanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di era generasi milenial dan keuangan digital ini, menurut dia, memungkinkan setiap orang bisa berwakaf sekaligus dapat dengan mudah memilih model investasi untuk pengembangannya.

“Saya sempat menyaksikan, mendoakan dan mendorong wakaf uang menjadi budaya masyarakat. Jika berwakaf menjadi budaya menyisihkan sebagian hartanya setiap Jumat misalnya untuk berwakaf maka hal itu menjadi kekayaan sekaligus menjadi tangga untuk mengangkat martabat umat,” katanya, Selasa (3/9).

Dijelaskannya, pengelolaan wakaf dari umat hendaknya harus memberikan nilai manfaat dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian umat itu kembali. Wakaf tidak hanya berdiam diri setelah diserahkan umat, namun tetap bergerak dan berproduktif untuk kepentingan umat itu sendiri.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, H. A. Bazari Syam mengatakan bahwa wakaf berasal dari umat. Oleh sebab itu, maka wakaf harus memberikan nilai manfaat dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian umat pula. Menurut dia, dalam mengelola wakaf, semangat pertama yang harus semua tanamkan adalah bagaimana caranya wakaf yang telah diterima dapat bermanfaat untuk umat kembali. Untuk itu, Bazari, mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif.

Wakaf yang produktif tersebut, yakni dengan cara melakukan komersialisasi positif dari dana yang berasal dari umat tersebut, yang akan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi bagi suatu lembaga tersebut. “Agar wakaf ini memberikan manfaat tentu saja tidak bisa kita diamkan begitu saja, tetapi harus dikelola dan dikembangkan agar nilai ekonomi dari wakaf itu tidak stagnan,” ujarnya. 

Ia mengatakan, dengan memanfaatkan wakaf secara produktif, baik yang berupa benda bergerak seperti uang dan logam, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat.

Menurut dia, jika berhasil mengelola wakaf dengan baik, ia optimistis hasilnya akan bisa membantu kesusahan dan masalah umat secara ekonomi. Dari wakaf itu akan bisa membantu pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten ini mengatakan, secara kelembagaan, pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Peran pertama adalah sebagai regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syari’ah maupun undang-undang.

Kedua, peran sebagai motivator melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, fasilitator menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pemerintah berupaya menfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal.

“Peran yang terakhir adalah sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut,” jelasnya.

Ia mengatakan, peran tersebut terus disesuaikan dengan kondisi kekinian dengan membangun paradigma baru pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai tantangan zaman dan arus baru pengembangan ekonomi syariah Indonesia. (adg)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *