Dugaan Rekayasa Tender Gedung OPD 103 M Menguat

SERANG I DBC — Solidaritas Pemuda Banten (S’Danten) menduga pelelangan pada Pembangunan Gedung OPD dan Infrastrukur Dasar senilai 103 miliyar APBD tahun 2019 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sarat dengan rekayasa dan KKN.

Dari penelusuran Tangerang Raya pada jejak sistem dan proses tender ditemukan banyak kejanggalan yang mengarah pada unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebut saja jumlah perusahaan yang turut serta, meski jumlahnya begitu banyak bahkan lebih dari 20 perusahaan, namun hanya dua perusahaan saja yang berani melakukan penawaran dengan salah satunya menjadi pemenang tender.

Kejanggalan lain yang tidak kalah mencengangkan adalah salah satu dari dua perusahaan yang menyampaikan penawaran ternyata nilai atau harga penawarnnya lebih tinggi dari nilai pagu pekerjaan.

Dua perusahaan tersebut yakni PT. Amarta Karya (Persero) sebagai pemenag tender dan CV. Guna Mandiri Jaya sebagai perusahaan yang menawar dengan nilai lebih tinggi dari harga pagu.

Atas dasar tersebut, Ketua S’Danten Ahmad Jati Putra menilai bahwa proses lelang pada pembangunan gedung untuk lima OPD itu terdapat unsur KKN.

“Saya menduga kuat proses pengadaan atau lelang pekerjaan pada kegiatan tersebut telah direkayasa oleh panitia lelang dalam hal ini Pojka ULP pada Biro Adpem Setda Prov. Banten. Bagimana tidak, masa ada perusahaan yang menawar dengan harga lebih tinggi dari nilai pagu. Kan lucu,” cetusnya di Serang, Minggu (25/8)

Karena, menurut Jati, selama ini tidak pernah ada perusahaan mengambil atau memperoleh pekerjaan dengan sengaja ingin merugi. “Saya menyebut ini mempertontonkan lelucon, pelaksanaan lelang sebatas hanya menggugurkan kewajiban semata seolah telah sesuai peraturan perundangan yang ada, namun nyatanya pemenang alias pengantinnya diduga sudah disiapkan terlebih dahulu,” tandasnya.

Dari data yang ada jelas terlihat bahwa pagu pada pembangunan gedung OPD adalah senilai Rp 107 miliyar sementara CV. Guna Mandiri Jaya menawarnya sebesar Rp 113 miliyar dan PT. Amarta Karya (Persero) menawar sebesar Rp 103 miliyar yang juga sebagai pemenang tender.

S’Danten menganggap permainan dan rekayasa itu secara kasat mata jelas terlihat. Oleh sebab itu, mereka meminta penegak hukum baik itu dari unsur Kepolisian Daerah (Polda) Banten maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten turun tangan mengusut tuntas proses tender janggal ini.

“Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyeledikan sekaligus memeriksa para pihak yang bertanggungjawab menjadi dalang dalam dugaan permainan tender ini,” harapnya.

Jangan juga, karena adanya TP4D menjadi celah untuk korupsi berjamaah. “Sehingga TP4 hanya menjadi tameng untuk mengamankan proyek pihak ketiga dan menjadi alibi instansi terkait seolah telah diawasi oleh kejaksaan dan kepolisian namun pada kenyataanya diduga banyak pekerjaan-pekerjaan yang lolos dari pantauan aparat hukum tersebut,” tegasnya.

Selain itu, dugaan intervensi dari dinas terkait yaitu Dinas PRPK Provinsi Banten juga begitu kuat. Namun buru-buru Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten, Moh. Yanuar membantahnya bahwa urusan lelang pekerjaan itu pure merupakan ranah dan kewenangan ULP. “Kita sama sekali ga ikut-ikutan,” singkatnya belum lama ini.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem), Mahdani belum bisa dikonfirmasi. Meski berkali-kali Tangerang Raya coba lakukan, namun Mahdani tidak merespon. Padahal saat dihubungi ponselnya dalam keadaan aktif. (ade gunawan)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *